Ratusan Perangkat Desa Tolak Pencabutan DD
Ada Rupiah Dibalik Usaha Camilan Stick Ubi Ungu
Peras Korban Mengaku Satintelkam Polda, 2 Pelaku Diamankan Satreskrim Polres Malang, 2 Pelaku Masih DPO
Putra TNI Dapat Pelatihan Pencegahan Penggunaan Narkoba
Diduga Korsleting Listrik, Atap Rumah Terbakar
Ratusan Pekerja Seni dan Pemilik Usaha Sound Sistem di Banyuwangi Gelar Aksi di Depan Kantor Gugus Tugas Covid-19
Bawaslu Jatim Banyak Menemukan Petugas PPDP Tidak Mematuhi Prosedur Coklit
Dimasa Pandemi, Seniman Pilih Buka Angkringan
Pemkot Surabaya Klarifikasi Pernyataan Risma Surabaya Hijau
Satu PDP Meninggal Dunia, Keluarga Tolak Pemulasaraan Protokol Kesehatan
Empat Rumah di Royal Kencana Disatroni Maling
Ulama Jember Doa Bersama Untuk Korban Bom Beirut
Seluruh Pegawai Puskesmas Maospati Jalani Tes Swab
Komisi A Minta Peran Aktif Guru di Wilayah Minim Akses Internet
Ipong Kantongi 4 Kandidat Pendampingnya di Pilkada 2020



Pendidikan
HNW: Pemerintah Harus Konsekuen Melaksanakan UU Pesantren
Senin, 13-07-2020 | 05:22 wib
Reporter :
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
Jakarta pojokpitu.com  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu dan melindungi Pesantren (baik lembaga maupun Kiai dan Santri) dari Covid-19, baik dari kelembagaan, kesehatan maupun menanggulangi dampak ekonomi, dengan secara konsekuen menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
"UU Pesantren dibuat dan diundangkan tentunya agar bisa bermanfaat untuk membantu Pesantren, baik yang tradisional, modern, dan yang memadukan antara ilmu Agama dengan Umum. Di era pandemi Covid-19, di mana ada banyak Pesantren yang terdampak, kehadiran UU ini makin relevan, dan karenanya penting secara konsekuen dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pelaksana UU," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (10/7).

HNW sapaan akrabnya menyebutkan bahwa Pasal 42 UU Pesantren mengamanatkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.

Selain itu, ada pula Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan berupa: (a) bantuan keuangan; (b) bantuan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknologi; dan/atau (d) pelatihan keterampilan.

"Dukungan-dukungan itu tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga berdampak bagi Pesantren," tuturnya. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menuturkan pihaknya sudah berulangkali menyampaikan agar Kementerian Agama memberikan perhatian yang serius kepada Pesantren saat pandemi Covid-19 ini.

Sejak Rapat Kerja pertama di masa Covid-19 dengan Kementerian Agama (8/4/2020), dirinya sudah mengusulkan agar Kemenag juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Pesantren baik yg langsung maupun jarak jauh khususnya untuk Pondok Pesantren dan madrasah. Bahkan pihaknya mengusulkan opsi penggunaan dana abadi pendidikan untuk tujuan itu, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama.

"Menteri Agama telah menyepakati sejak 8 April 2020 untuk memprioritaskan anggaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. Hal itu perlu segera direalisasikan sebagai tanggung jawab kepada DPR, konsekunsi konstitusional dari disahkannya UU Pesantren, serta apresiasi negara terhadap sumbangsih dan jasa Pesantren bagi Indonesia," ujarnya.

Hidayat menuturkan pada raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/06/2020), muncul usulan tambahan anggaran 2020 sebesar Rp 2,8 Triliun untuk fasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebesar Rp 2,36 Triliun.

HNW berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut dan Kementerian Agama segera mendistribusikannya kepada Pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan amanah. Dia juga mendorong Kemenag mengalokasikan anggaran yang tidak terpakai/terealisasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar Rp 1,2 Triliun, karena Pemerintah tidak memberangkatkan haji tahun ini.

"Dukungan anggaran tersebut perlu segera direalokasikan&direalisasikan kepada Pesantren dengan segala keragamannya, agar kegiatan pembelajaran di Pesantren-pesantren itu bisa segera berjalan lancar sesuai dengan protokol Covid-19. Termasuk untuk membantu para Santri dan Ustaz, terkait pembayaran tes kesehatan maupun biaya kegiatan belajar dan kesehatan di Pesantren di era darurat kesehatan covid-19," pungkasnya.(jpnn/end)


Berita Terkait

Politik
F-PKB Minta Pemkab Perhatikan Madrasah dan Pesantren
28-10-2019 | 21:15 wib

Peristiwa
Rencana UU Pondok, Solusi Pembentukan Karakter Bangsa
02-04-2019 | 00:10 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062