Ada Rupiah Dibalik Usaha Camilan Stick Ubi Ungu
Peras Korban Mengaku Satintelkam Polda, 2 Pelaku Diamankan Satreskrim Polres Malang, 2 Pelaku Masih DPO
Putra TNI Dapat Pelatihan Pencegahan Penggunaan Narkoba
Diduga Korsleting Listrik, Atap Rumah Terbakar
Ratusan Pekerja Seni dan Pemilik Usaha Sound Sistem di Banyuwangi Gelar Aksi di Depan Kantor Gugus Tugas Covid-19
Bawaslu Jatim Banyak Menemukan Petugas PPDP Tidak Mematuhi Prosedur Coklit
Dimasa Pandemi, Seniman Pilih Buka Angkringan
Pemkot Surabaya Klarifikasi Pernyataan Risma Surabaya Hijau
Satu PDP Meninggal Dunia, Keluarga Tolak Pemulasaraan Protokol Kesehatan
Empat Rumah di Royal Kencana Disatroni Maling
Ulama Jember Doa Bersama Untuk Korban Bom Beirut
Seluruh Pegawai Puskesmas Maospati Jalani Tes Swab
Komisi A Minta Peran Aktif Guru di Wilayah Minim Akses Internet
Ipong Kantongi 4 Kandidat Pendampingnya di Pilkada 2020
Baru Keluar Penjara, Pencuri Modus Cari Kos Kembali Berulah



Peristiwa
Pemerintah Akan Berikan Sanksi Bagi Pelangar Protokol Kesehatan
Senin, 13-07-2020 | 17:10 wib
Reporter : Iman Pujiono
Menko PMK Muhajir Efendi. Foto: Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com   Pemerintah menyiapkan kemungkinan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat yang dinilai presiden joko widodo masih rendah.
Menko PMK Muhajir Efendi, dalam keterangan persnya menyampaikan jika pemerintah akan memberikan sanksi tegas terkait ketidak disiplinan masyarakat tidak melakukan penerapan protokol kesehatan.

"Presiden telah memberi arahan kemungkinan akan dipertegas, disamping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," jelas Muhajir Efendi dalam rapat terbatas.

Muhadjir mengatakan, saat ini payung hukum yang mengatur sanksi ini akan dibahas oleh kementerian, lembaga terkait. "Langkah ini diambil lataran presiden  melihat sosialisasi penerapan protokol kesehatan, nyatanya masih belum cukup untuk membuat masyarakat Indonesia patuh dan menyadari bahaya covid-19," kata Muhadjir Efendi.

Sementara Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Doni Monardo, menyampaikan, jika sosialisasi akan protokol kesehatan guna menghalau penyebaran covid-19 terus dilakukan pemerintah. "Namun tak sedikit masyarakat yang masih enggan atau belum mematuhinya. Salah satu sebabnya adalah karena adanya anggapan covid-19 sebagai konspirasi," ujar Doni.

Untuk itu, Doni meminta agar sosialisasi perlu dilakukan semua pihak, terutama tokoh masyarakat. "Pelibatan tokoh masyarakat perlu dilakukan agar seluruh program dapat tersosialisasi dan dipahami dengan baik," imbuh Doni. (yos)



Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062