Menjawab Ejekan, Microsoft Bagi-Bagi Kulkas Berbentuk Xbox
Pernyataan Mahfud MD soal Omongan Presiden Prancis Emmanuel Macron
Volkswagen Dapat Untung dari Pembeli Mobil Mewah
Jokowi Kecam Keras Presiden Prancis Emmanuel Macron



Hukum
Begini Sidang Putusan Mantan Kadinkes Kabupaten Malang
Rabu, 16-09-2020 | 18:09 wib
Reporter : Usrox Indra
Surabaya pojokpitu.com   Tim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tpikor) Surabaya, akhirnya memutus bebas Abdurrachman, mantan Kadinkes Kabupaten Malang dari tuntutan JPU Kajari Kabupaten dengan hukuman 10 tahun penjara, terkait dugaan korupsi sebesar Rp 8,5 milyar dana kapitasi sejak 2015-2017.
Tim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tpikor) Surabaya yang dipimpin oleh Hakim Ketua Cokorda Gede Marta, Rabu siang ahkirnya memutus bebas Abdurrachman, mantan Kadinkes Kabupaten Malang dari tuntutan 10 tahun penjara oleh tim JPU Kajari Kabupaten Malang.
 
Dalam nota putusan yang dibacakan, Tim Majelis Hakim Tpikor Surabaya mempunyai pertimbangan lain dan menolak semua tuntutan JPU Karaji Kabupaten Malang yang sebelumnya dituntut hukuman penjara selama 10 tahun, dan denda Rp Rp 500 juta, subsider 3 bulan kurungan, karena Abdurrahman terbukti melakukan korupsi dana kapitasi sejak 2015-2017 ketika menjabat Kadinkes Kabupaten Malang.
 
Selain mempunyai pertimbangan lain menolak semua tuntutan JPU Karaji Kabupaten Malang  dalam nota putusan Tim Majelis Hakim juga menilai terdakwa tidak terbukti  bersalah sepeti yang didakwan JPU sebagimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, jo pasal 18 UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Menanggapi putusan hakim, Tim JPU Kajari Kabupaten Malang Agus Hariono akan melakukan kasasi ke Makamah Agung setelah melihat dan mempelajari salinan putusan tim majelis hakim.
 
Seperti diketahui, dalam fakta persidangan beberapa lalu, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya,  telah menghadirkan 39 kepala puskesmas se-Kabupaten Malang dan  mengaku  telah mengaku telah  menyetor dana kapitasi yang berasal dari BPJS sebesar 7 persen  untuk  dilakukan  tranfer  ke rekening puskesmas untuk selanjutanya diberikan ke bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.(end)   
 



Berita Terkait

Pilkada
Puluhan Pengurus DPW PBB Jatim Kawal Sidang Putusan Gugatan ...selanjutnya
03-03-2018 | 15:23 wib

Hukum
Terdakwa Kasus Penipuan Penjual Tanah Orang Divonis 3 Tahun ...selanjutnya
11-08-2015 | 19:04 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062