Menjawab Ejekan, Microsoft Bagi-Bagi Kulkas Berbentuk Xbox
Pernyataan Mahfud MD soal Omongan Presiden Prancis Emmanuel Macron
Volkswagen Dapat Untung dari Pembeli Mobil Mewah
Jokowi Kecam Keras Presiden Prancis Emmanuel Macron



Hukum
JPU KPK Tuntut Mantan Kadis PU Kabupaten Mojokerto 5 Tahun Pejara
Kamis, 17-09-2020 | 14:50 wib
Reporter : Usrox Indra
Menangapai tuntutan JPU KPK mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin, memberikan ketrangan didepan majelis hakim tipikor surabaya
Sidoarjo pojokpitu.com   Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan tuntutan hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Terkait dugaan grafikasi Kabupaten Mojokerto, Zaenal Abidin, mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto, meminta JPU KPK beberakan alat bukti cek sebesar Rp 200 juta yang tidak bisa dibuktikan oleh jaksa KPK.
Menangapai tuntutan JPU KPK  mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin, memberikan ketrangan didepan majelis hakim tipikor surabaya kerena terdakwa dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa KPK.
 
Dalam nota pembelaan yang dibacanya terdakwa, Zaenal Abidin, mengatakan, bahwa apa yang dituduhkan terkait gratifikasi itu tidak terbukti dalam fakta persidangan selama ini, terlebih lagi JPU KPK hingga dipenghujung sidang masih belum bisa memberikan alata bukti fisik berupa cek sebesar Rp 200 juta di depan majelis hakim, yang menjadi acuhan gudaan kasus grfikasi yang terjadi Dinas PU Mojokerto yang juga menyeret Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha.
 
Mengagapi permintaan terdakwa, jaksa KPK Dodik Sukmono, menilai apa yang disampaikan terdakwa dan kuasa hukumnya itu sah-sah saja,  sebab jaksa dan penasihat hukumterdakwa ada posisi berseberangan, maka untuk menanggapi pembelaan tersebut jaksa KPK mengakukan replik.
 
Semetara itu dengan dilayangkannya tuntutan  kepada terdakwa dengan hukuman  5 tahun,  denda Rp 300 juta, subsider 3 bulan. kuasa hukum, Ben D Hadjon, sangat menyangkan  mengingatkan bahwa perkara ini diajukan lembaga penegak hukum yang diandalkan di negeri ini,melakuakn dawaan tanpa adanya alat bukti yang tidak bisa dihadirkan dalam ruang sidang. (yos)  
 


Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062