KPU Ngawi Mulai Distribusi Logistik Pemungutan Suara ke PPK
Liga Tak Pasti, Kapten Arema FC Rambah Bisnis Kuliner
Rapid Test Personil Polres Malang Amankan TPS, 16 Personil Reaktif
Polisi Tangkap Penyalahgunaan Narkoba
242 Penyelenggara Pemilu Reaktif dan Pilih Jalani Isolasi Mandiri



Malang Raya
GMNI Malang Desak Pemerintah Daerah Perhatikan Kesejahteraan Petani
Kamis, 24-09-2020 | 13:42 wib
Reporter : Ali Makhrus
Dua aksi massa yang tergabung dalam GMNI Kota Malang dan aliansi perjuangan demokrasi menggelar demonstrasi di depan Balaikota Malang. Foto: Ali Makhrus
Malang pojokpitu.com   Pesatnya pembangunan di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap ekologi, termasuk adanya monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah terhadap lingkungan. Terkait permasalahan tersebut, GMNI Kota Malang menggelar aksi demo dalam peringatan hari tani nasional.
Aksi demo ini dalam rangka peringatan hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2020. Puluhan massa aksi yang berasal dari GMNI Kota Malang melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Malang, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.

Aksi massa mendesak pemerintah untuk peduli kepada masyarakat. Pasalnya GMNI menganggap pemerintah tidak pernah membela rkayat saat berhasapan pada konflik agraria. Sebanyak 109.042 kepala keluarga terdampak konflik agraria yang tersebar di 420 desa di Indonesia.

Korlap Aksi, Alan Landy, mengatakan, tuntutan aksi massa GMNI pada peringatan hari tani nasional tahun ini adalah menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria agar reforma agraria segera terwujud, menuntut pemerintah mengimplementasikan undang undang pokok reforma agraria nomor 5 tahun 1960.

"Kami juga mendesak pemerintah untukbtidak melakukan diskriminasi dan menghentikan tindakan represif terhadap rakyat buruh tani dan nelayan yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya, mendesak pemerintah membatalkan pembahasan RUU cipta kerja, mendesak Pemkot Malang Pemkab Malang dan Pemkot Batu agar memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan petani," jelas Alan.

Menurut laporan KPK, dari periode 2004 hingga 2019 sedikitnya 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 walikota ditangkap karena melakukam korupsi terkait proses perizinan di sektor agraria.

Di rentang waktu yang sama, terjadi 3.568 konflik agraria di berbagai sektor, yang berujung 2.743 kasus kriminalisasi terhadap petani dan rakyat yang menolak tanahnya digusur. (yos)


Berita Terkait

Peristiwa
Aksi Mahasiswa Protes Kelangkaan Pupuk Subsidi
12-11-2020 | 14:03 wib

Malang Raya
Tolak Pembangunan Jurasic Park, Mahasiswa Timur Gelar Demo
04-11-2020 | 14:25 wib

Peristiwa
Menolak Lupa Kasus Pemerkosaan, Kopri PMII Berikan Catatan M...selanjutnya
08-10-2020 | 14:00 wib

Peristiwa
Pelaku Pemerkosaan Anak Tak Kunjung Ditangkap Mahasiswa Laku...selanjutnya
24-09-2020 | 17:00 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062