Mencuri Notebook Buat Bayar Ciclan Mobil
4 Macam Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU, Resmi Diserahkan ke Paslon
Pelaku Pembobol Rumah Ditembak Polisi
Hari Santri Melukis Resolusi Jihad di Atas Kanvas 10 Meter
Terapkan Aplikasi Cashless Meeber Walikota Mojokerto Resmikan Pasar Benteng Pancasila
Banteng Lawas Turun Gunung Dukung Eri Cahyadi - Armuji
Hilang Kendali Truk Tronton Tabrak Pohon, Sopir Tewas Terjepit
Diduga Telah Diculik Beberapa Waktu Lalu, Mayat Balita Ditemukan di Sungai Bululawang
Warga Hentikan Truk Proyek Perumahan Mutiara City
Peringati Hari Santri, Satlantas Polres Lamongan Gratiskan SIM Bagi Para Santri
Seorang Pria Bayar Pajak Kendaraan Dengan Uang Koin
Latihan Bersama Arema FC dan Madura United Dihentikan di Menit 75
Hujan Deras, Atap SMPN 1 Mantingan Ngawi Roboh
Machfud Prioritaskan Rakyat, Pemuka Agama Doakan Jadi Walikota
Peringatan Hari Santri, MWC NU Terapkan Prokes



Pendidikan
Klaster Pendidikan Omnibus Law Ciptakan Komersialisasi Pendidikan
Sabtu, 10-10-2020 | 04:30 wib
Reporter : Atiqoh Hasan
Pengamat dan praktisi pendidikan Unesa, Martadi
Surabaya pojokpitu.com  Omnibus Law memantik kebingungan di kalangan pendidik. Pasalnya, terdapat satu pasal yang menyorot pendidikan disamakan dengan kegiatan usaha.
Pengamat dan praktisi pendidikan Unesa, Martadi menilai, pasal 65 pada Omnibus Law UU Cipta Kerja mengatur tentang pendidikan dikategorikan dalam kegiatan usaha. Artinya, esensi pendidikan sebagai lembaga non profit akan hilang berganti menjadi komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi eksklusif, mahal, dan tidak ada pemerataan pendidikan yang merata pada satu daerah dan daerah lain.

"Hal ini lantaran perizinan sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Artinya, pendidikan akan menjadi produk perdagangan, yang memantik biaya mahal, dan hanya terjangkau oleh kalangan tertentu. Sehingga tujuan dari pemerataan pendidikan tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana pendidikan adalah hak bagi warga negara Indonesia," kata Martadi.

Martadi meminta agar pasal 65 pada Omnibus Law UU Cipta Kerja digugat bersama-sama ke Mahkamah Konstitusi, karena berpotensi pada banyaknya penutupan sekolah swasta. Akibat kalah saing dengan sekolah baru khususnya sekolah asing, yang menerapkan biaya lebih mahal dengan jaminan mutu lebih baik.

"Pendidikan tidak semestinya dikomersialisasi. Sebab esensi pendidikan adalah non profit agar tercipta pemerataan pendidikan," tegas Martadi.

Sebelumnya, klaster pendidikan mencuat lantaran akan didirikan hanya di kawasan ekonomi khusus. Dimana, perusahaan BUMN dan pemerintah membangun sekolah khusus bagi kalangan masyarakat atas.(end)




Berita Terkait

Metropolis
Marak Aksi Demo, Bukti Kurangnya Komunikasi Pemerintah
21-10-2020 | 07:30 wib

Malang Raya
Penyekatan Massa Demo di Depan Gedung DPRD
20-10-2020 | 12:15 wib

Metropolis
Jelang Unras Omnibus Law, 61 Titik Dijaga Petugas Keamanan G...selanjutnya
20-10-2020 | 11:15 wib

Peristiwa
Ikut Demo Omnibus Law, Dua Pelajar Disuruh Pulang Kapolres
13-10-2020 | 13:00 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062