Onde - Onde Oven Oleh - Oleh Khas Mojokerto Makin Diminati Banyak Orang
Berburu Rupiah Dengan Budidaya Lebah Madu Klanceng
Didukung Para Kyai, Mas Dhito Semakin Mantab Hadapi Pilkada
Petani Resah Pupuk Bersubsidi Kian Langka Akibat Terbatasnya Stok
Sedimentasi Waduk Selorejo, Perum Jasa Tirta Lakukan Penyedotan Lumpur
Soal Ringroad Timur, Ketua DPRD Minta Maidi dan Kaji Mbing Bertemu
Pemkab Ingin Pertahankan Titik Koordinat PABU 024 Sesuai Permendagri



Hukum
Kejari Hanya Bisa Menunggu Keputusan Dari Mahkamah Agung Setelah Ajukan Kasasi
Jum'at, 06-11-2020 | 06:21 wib
Reporter : Khaerul Anwar
Agus Hariyono, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang.
Malang pojokpitu.com  Dalam tuntutan kasus korupsi dana kapitasi Puskesmas, mantan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang dibebaskan dari jeratan hukum oleh hakim tipidkor, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang mengajukan kasasi. Kini Kejari masih menunggu putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.
"Mantan Kadinkes Kabupaten Malang Abdurrahman diputus bebas oleh hakim tipidkor Sidoarjo yang membuat geram beberapa pihak lantaran dirasa tidak adil," tutur Agus Hariyono, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Malang.

"Pasalnya, Abdurrahman telah melakukan penggelapan dana kapitasi untuk jasa tenaga perawat sebesar 7 persen di setiap puskesmas yang ada di kecamatan seluruh Kabupaten Malang," tambahnya.

Majelis hakim menganggap pemotongan dana kapitasi sebesar 7 persen dianggap wajar dan tidak merupakan korupsi, hingga mantan kadinkes dibebaskan yang membuat ganjalan banyak orang.

Hakim tipidkor tersebut disinyalir menerima asupan dana yang diberikan dari kuasa hukum terdakwa hingga lolos dari jeratan hukum dan kini melenggang bebas diluar dengan korupsi sebesar 8 milyar lebih.

"Untuk itu, pihak kejaksaan melalui pidsus mengajukan kasasi dan sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung pada awal Oktober lalu, dan kini hanya bisa menunggu hasil putusan yang akan diterima," katanya lagi.

Agus Hariyono juga menjelaskan, dirinya kini hanya bisa menunggu hasil putusan yang dikeluarkan pihak Mahkamah Agung, dan biasanya turun kisaran 6 bulan dan akan selalu ditanyakan agar segera menemui titik terang atas putusan dari MA.

Namun dirinya yakin pihaknya dengan alat bukti yang ikut dikirimkan bersama kasasi mengambil keputusan bijaksana, dan bisa-bisa Abdurrahman kembali disidangkan dan menjalani hukuman.

Meskipun selama beberapa bulan menunggu, pihak Mahkamah Agung berupaya dengan sangat hati - hati untuk mengelurkan putusan yang akan memberatkan terdakwa.(end)





Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062