Polisi Bubarkan Sabung Ayam dan Keramaian Warga
Kesal Tak Dibelikan, Dua Gadis di Pasuruan Nekad Mencuri Motor
Gara-Gara Uang 10 Juta, Pengacara Diadili
Petugas Amankan, Puluhan Remaja yang Bandel Ditengah Wabah Corona
Pelatihan di Surabaya, Petugas Medis Positif Covid-19
Diduga Kena Semprot Desinfektan, Mata Kiri Karyawan Swasta Rabun Sebelah
Ditlantas Polda Jatim Laksanakan Ops Keselamatn Semeru Gantikan Ops Simpati
Kasus Positif Covid 19 di Jatim Menjadi 189 Orang
11 Hari Diisolasi, PDP Covid-19 di Tuban Meninggal Dunia
Jaksa Lawan Vonis Bebas Amblesnya Jalan Gubeng
Akibat Wabah Covid-19, Pilkada 2020 di Kabupaten Sumenep Terpaksa Ditunda
DPRD Beri Bantuan APD Untuk Tenaga Medis RSUD dr Soeroto
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai Terbakar
Wabup: Proyek Jembatan Gempol Jadi Catatan Buruk Dinas PUPR dan Rekanan
Pengadilan Agama Bojonegoro Batasi Pelayanan dan Penyelesaian Perkara



Sorot
Kejari Surabaya Bidik Dugaan Pungli Prona Kelurahan Penjaringan Surabaya
Selasa, 03-03-2015 | 20:33 wib
Reporter : Aminudin Ilham
Surabaya pojokpitu.com  Tim penyidik tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, mulai membidik penyimpangan pembuatan sertifikat gratis dalam Program Nasional (Prona) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya tahun 2013 dan 2014 di wilayah Kelurahan Penjaringan Sari Surabaya.
Dari data yang dihimpun, sepanjang tahun 2013, ada 150 pemohon sertifikat, sedangkan tahun 2014 ada 250 sertifikat. Sesuai prosedur, Prona tersebut tidak dipungut biaya administrasi seperserpun. Tapi dalam prakteknya, pemohon dipungut biaya sebesar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Pungutan itu dilakukan oleh panitia yang sudah dibentuk dari masing-masing RW sekelurahan Penjaringan Sari.

"Sudah delapan orang yang kami periksa, mereka sebagai panitia pelaksanaan program prona, diantaranya SDR, NNG, ST, RS yang lainnya saya lupa namanya," terang Hasan, Ketua Tim Penyelidik kasus ini saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (3/3).

Dijelaskan Hasan, Nilai pungli tersebut mencapai ratusan juta rupiah. "Kalau ditahun 2014, nilainya 379 juta dengan 250 pemohon sertifikat,  sedangkan yang 2013 ada sekitar 150 sampai 200 pemohon. Tapi  kami belum bisa menghitung karena terkendala bendahara panitianya yang sudah meninggal. "Kami akan berupaya lagi menemukan datanya," ujar Jaksa Pria yang bertugas dibagian Pidsus Kejari Surabaya ini.

Sementara itu, atas dugaan aliran dana yang mengalir ke pejabat kelurahan dan camat, hal itu dibanta oleh Camat Rungkut, Ridwan Mubarun saat dihubungi via telephone. Dirinya menyatakan pihak kelurahan dan camat tidak memerintahkan untuk pemungutan biaya prona. Namun, pihaknya menduga penyelewengan itu dilakukan oleh sejumlah panitia pengurusan sertifikat tanah," ujarnya.(ern)





Berita Terkait

Metropolis
Ratusan Sopir Self Loader Protes Pungli Pengawalan
22-01-2020 | 19:13 wib

Hukum
Pelimpahan Tahap 2, Kades Kranggan Dijebloskan ke Bui
09-01-2020 | 17:20 wib

Peristiwa
Diduga Pungli Prona, Warga Sumber Malang Dumas ke Kejaksaan
04-12-2019 | 16:04 wib

Peristiwa
Belasan Warga Laporkan Aksi Pungli PTSL ke Kejari Nganjuk
04-12-2019 | 15:33 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062