Opini 

Kegamangan Pilkada 2015 di Tengah Ancaman Potensi Konflik Elit dan Akar Rumput
Rabu, 31-12-2014 | 18:15 wib
Oleh : Machmud Suhermono
Surabaya - Pasca pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampaknya penyelenggara pemilu dan masyarakat hanya bisa beristirahat sejenak.Sebab, ratusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah menunggu untuk digelar.Persoalan mendasar yang kini membayangi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu adalah belum kuatnya payung hukum untuk menggelar Pilkada.


Memang sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 2 Oktober 2014. Namun posisi hokum Perppu Nomer 1 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang nomer 22 Tahun 2014 itu juga masih rawan. Sebab, Perppu nomer 1 Tahun 2014 itu masih akan diajukan dan dibahas di DPR RI pada masa persidangan bulan Januari 2015 mendatang.

Melihat dinamika dan konflik pertarungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI, tampaknya peluang lolosnya Perppu Nomer 1 Tahun 2014 juga tidak akan mudah. Tentunya akan ada deal-deal tingkat tinggi yang akan dijadikan bargaining untuk memutuskan Nasib Perppu Nomer 1 Tahun 2014, dalam sidang paripurna di DPR RI. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana bila ternyata Perppu Nomer 1 Tahun 2014 itu ternyata ditolak dalam sidang paripurna DPR RI pada Januari 2015 mendatang. Padahal di sisi yang lain, baik KPU maupun Bawaslu sudah melakukan berbagai persiapan selama dua bulan terakhir. 

Memang kalau ditolak, tidak otomatis akan kembali ke Undang-Undang Nomer 22 tahun 2014, Tentang Pilkada yang dipilih oleh anggota DPRD. Namun pemerintah akan mengajukan draft undang-undang Pilkada yang baru, untuk dibahas lagi di DPR RI.
Nah, bagaimana bila Perppu Nomer 1 Tahun 2014, disetujui dalam sidang paripurna DPR RI. Secara otomatis Perppu itu akan menjadi Undang-undang dan tinggal diberi nomor.Bila itu yang terjadi KPU dan Bawaslu tentunya tinggal melanjutkan program-program kerja yang telah disusun dan rencana untuk menggelar Pilkada serentak pada bulan September Tahun 2015, relatif lebih mudah dilaksanakan.

Potensi Masalah Perppu Nomer 1 Tahun 2014
Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selama ini digunakan sebagai dasar hokum untuk menggelar Pilkada langsung, dalam Perppu nomer 1 Tahun ada beberapa perbedaan yang mendasar.

1.
Uji publik
Dalam uji publik yang akan dilaksanakan 6 bulan sebelum Pilkada langsung, setiap partai atau gabungan partai dan calon perseorangan bisa mengirimkan paling banyak 3 calon kepala daerah, untuk mengikuti uji publik. Potensi masalah yang akan muncul adalah saat pemilihan calon panitia uji publik, yang bertugas untuk menguji kepala daerah. Tidak dapat dihindari masalah politik aliran, agama, ras dan suku akan menjadi bagian tarik menarik untuk memilih 5 anggota panitia uji public. Mereka terdiri dari 2 orang tokoh masyarakat, 2 orang akademisi dan 1 komisioner KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Bila tidak bijak, pemilihan panitia uji publik, akan menjadi masalah perdana dalam konflik pilkada.Uji public memang tidak menggugurkan calon. Namun, akan menjadi salah satu persyaratan bagi calon kepala daerah yang didaftarkan ke KPU. Sehingga mereka yang tidak mau mengikuti uji public, tidak bisa menjadi calon kepala daerah.

2.
Hanya Memilih Kepala Daerah
Dalam dua kali Pilkada sebelumnya dengan menggunakan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket.Namun dalam Perppu Nomer 1 Tahun 2014,  masyarakat hanya akan memilih kepala daerah saja. Sedangkan wakil kepala daerahnya akan diajukan oleh kepala daerah terpilih. Di titik inilah diprediksi akan terjadi potensi konflik yang luar biasa. Sebab, akan banyak elemen masyarakat atau pemilih modal, yang berebut untuk mengajukan calonnya agar dipilih menjadi wakil kepala daerah. Tentunya potensi politik uang juga hampir tidak terhindarkan.Belum lagi kelompok atau orang-orang yang selama persiapan pilkada dan kampanye sudah membantu mati-matian kepala daerah yang terpilih, namun calonnya tidak berhasil menjadi wakil kepala daerah.Gesekan di akar rumput juga kemungkinan besar bisa terjadi.  

3.Larangan Membayar Parpol Dalam pasal 47 Perppu Nomer 1 Tahun 2014, dengan tegas disampaikan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota. Bahkan, dalam ayat 5 ditegaskan, bagi parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, calonnya akan dibatalkan, meski sudah ditetapkan KPU sebagai calon terpilih.

Pertanyaan besarnya adalah mungkinkan aturan itu ditaati.Lalu dari mana partai mendapat biaya operasional untuk menggerekan kader partai dalam Pilkada langsung? Sebab, dalam Pilkada sebelumnya jual beli kendaraan politik/pintu masuk.Parpol/gabungan parpol sebagai pemilik otoritas pencalonan atau sebagai pemilik kendaraan politik untuk absahnya masuk sebagai calon/pasangan calon, sangat besar peluangnya untuk memasang tarif kendaraan, bagi mereka yang hendak masuk bertarung.

Kecenderungan ini sudah pastilah akan menggeser para calon yang mungkin saja memiliki kredilibitas, kapasitas dan derajat penerimaan masyarakat yang kuat, sebagai konsekwensi dari ketifakmampuannya atau ketidak mauannya dalam memenuhi permintaan parpol. Sebaliknya yang akan berpeluang adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli kendaraan politik itu. Sudah pastilah, akan sulit mengontrol pihak parpol untuk memperjualbelikan kendaraan politiknya itu. Setidaknya sulit untuk membuktikan dugaan adanya transaksi itu.  

4.
Pengawas TPS
Pengawas TPS ini baru terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia. Sebelumnya Bawaslu RI sudah mengajukan program dan usulan agar dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, harus ada Pengawas TPS agar potensi kecurangan di tingkat TPS bisa sejak dini diawasi dan diantisipasi. Memang selama ini sudah ada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), yang jumlahnya relative sangat sedikit, yakni hanya 1 -5 orang di setiap desa atau kelurahan.Sehingga tidak sebanding dengan jumlah TPS yang diawasi.

Dari situlah muncul tudingan adanya mutasi suara atau perpindahan perolehan suara, yang terjadi di tingkat TPS atau PPS yang tidak bisa diawasi. Namun apakah persoalannya akan berhenti di situ, tentu saja tidak. Sebab, dalam Pilkada, tentunya akan banyak tangan-tangan yang bermain. Pasangan calon atau parpol punya kecenderungan untuk memasukkan orang-orangnya ke lembaga pengawas di tingkat bawah.Dengan harapan bisa maraih keuntungan atau mendeteksi kecurangan lawanya.Potensi ini ditemukan dalam pemilu 2014. Selain itu yang berbeda adalah adanya majelis khusus pidana pemilu dan sengketa perolehan suara tidak lagi di Mahkamah Konstitusi (MK), namun disidangkan di Pengadilan Tinggi (PT) dan dilajutkan Mahkamah Agung (MA).  

Evaluasi dan Kerawanan Pasca Pemilu 2014
Selain gesekan antar pendukung parpol, gesekan masyarakat dengan penyelenggaa pemilu juga relatif tinggi, terjadi juga kenaikkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara, akibat adanya oknum penyelenggara yang tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya.
1.
Ketidakpercayaan Terhadap Penyelenggara
Yang paling menasional adalah dugaan penerimaan uang oleh 13 anggota PPK di Kabupaten Pasuruan dalam pemilu legisatif 2014.Dalam pemeriksaan di Bawaslu Jawa Timur dan persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mereka terbukti menerima uang dari caleg.Sehingga akhirnya mereka diberhentikan dan diproses pidananya. Selain itu juga ada KPPS di Kabupaten Blitar yang mencoblos 110 surat suara untuk dua orang calon anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Sedangkan di jajaran Panwaslu, ada 2 orang anggota Panwaslu yang diberhentikan oleh DKPP karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Tingkat ketidakpercayaan terhadap lembaga ini terjadi hamper di semua daerah di Jawa Timur.Banyak kasus perolehan suara yang harus berakhir di MK dan DKPP.Kasus-kasus mutasi suara dalam satu parpol atau antar caleg, banyak yang dilaporkan. Selain di Kabupaten Pasuruan, kasus di Sampang juga menasional. Sebanyak 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, menghasilkan suara yang tidak wajar. Pertama soal tingkat kehadiran yang mencapai 100 persen dan cenderung semua suara untuk satu calon tertentu di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Sampang, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPR RI dan DPD RI. Sehingga KPU Jatim , Bawaslu Jatim, KPU RI, Bawaslu RI sampai turun ke lapangan. Meski sudah diulang sampai 3 kali pemungutan suara, akhirnya suara di 17 TPS itu nol, karena tidak ada pemilih yang mau hadir. 

 2. Gesekan Antar Pendukung Pilpres dan Koalisi Parlemen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang hanya diikuti 2 pasangan calon membuat eskalasi konflik cukup tinggi di akar rumput.Karena dengan hanya ada 2 pasangan calon membuat mereka head to head, alias langsung berhadap-hadapan dan ?bermusuhan?.Apalagi prosesnya yang berkepanjangan hingga harus disidangkan di MK dan DKPP, serta demo-demo yang cukup besar, membuat tensi permusuhan semakin tinggi. Situasi politik yang cukup panas itu berlanjut pada konflik tingkat elit di DPR RI.Perebutan kursi ketua, komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, menjadi tontonan yang atraktif dan anarkhis.Sehingga DPR RI terbelah menjadi 2 kutub yang ekstrim, yakni antara KIH dan KMP.

Ketika gejolak politik yang masih panas, masyarakat disuguhi lagi dengan munculnya DPR Tandingan, yang sama sekali tidak ada rujukannya di konstitusi manapun. Sehingga bila Pilkada menggunakan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2014 yang sudah dibatalkan oleh Presiden SBY, mana gejolak dan gesekan antar KIH dan KMP akan merembet ke daerah. Hal itu juga akan memunculkan konflik baru, bila terjadi calon yang akan diajukan ternyata berasal dari gabungan partai yang tidak sekoalisi. Bisa jadi akan terjadi irisan, bila sudah memunculkan seorang calon kepala daerah. Karena yang namanya koalisi politik itu tidak ada yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi.






Berita Terkait

16-04-2019 | 15:19
KPU Batu Distribusikan Logistic Pilkada ke PPK dan PPS ...

12-01-2019 | 20:10
Ratusan Napi Rutan Situbondo Deklarasi Pemilu Damai 201...

01-11-2018 | 15:22
Rekapitulasi Surat Suara PSU Pilkada Sampang, Jihad Ung...

27-10-2018 | 10:31
Pelaksanaan Pilkada Ulang Warga Sampang di Rusunawa Pus...


Sponsored Content

loading...


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062