Opini 

Sikap JPP-HAM Atas Pernyataan Sekda Provinsi Jatim Terkait Seleksi CPNS Jatim 2018
Minggu, 24-12-2017 | 20:43 wib
Oleh : Erma Susanti
- Isu kesetaraan dan keadilan gender merupakan isu penting dan telah dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan di Indonesia. Kemajuan status sosial dan kesejahteraan perempuan dan laki-laki diukur dari kesetaraan akses dan partisipasi aktif mereka di segala bidang pembangunan. Ini hanya dimungkinkan jika negara mengambil peran aktif menyediakan kerangka regulasi dan kebijakan yang menjamin pencapaian kondisi dimaksud, serta melakukan kampanye aktif untuk penghapusan praktik-praktik sosial budaya yang melanggengkan diskriminasi atas dasar gender di masyarakat.


Konstitusi  negara kita telah menjamin bahwa setiap warga negara, baik laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam pemerintahan dan mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 3).  Selain itu, UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menggarisbawahi kewajiban negara untuk pencapaian kondisi kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Terkait tujuan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-5 dan target 5.1. juga tegas mengamanatkan negara untuk mengambil langkah aktif mempersempit kesenjangan gender dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi di bidang hukum/regulasi, kebijakan, dan praktik sosial budaya. Langkah ini harus sistematis disertai penyusunan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai target dimaksud di tahun 2030.

Jawa Timur adalah salah satu propinsi yang dianggap maju dalam upaya pencapaian pembangunan manusia dan kesetaraan gender di tingkat nasional. Terbukti, Jawa Timur telah berkali-kali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang memberikan pujian di bidang pemajuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Sejumlah inisiatif untuk penghapusan diskriminasi gender telah pula dilakukan, untuk mempercepat pencapaian kondisi kesetaraan. 

Oleh karena itu, pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Jawa Timur, Sukardi, tentang rencana pembatasan kuota perempuan dalam rekruitmen CPNS 2018 sebagaimana dimuat di Surya daring tertanggal 17 Desember 2017 sungguh sangat disayangkan. Selain bertentangan dengan inisiatif dan kemajuan yang telah dicapai selama ini, pernyataan bahwa ASN perempuan berkecenderungan tidak produktif yakni kinerja kurang optimal dan ruang gerak terbatas karena cuti melahirkan sungguh tidak peka terhadap perbedaan persoalan dan kebutuhan khusus antara laki-laki dan perempuan (bias gender), serta mencederai rasa keadilan. Sebagai pejabat tinggi di propinsi Jawa Timur, pernyataan Sekda ini menggambarkan bagaimana pandangannya terhadap keadilan gender, konstitusi, dan Hak Asasi Manusia.  

Meski Humas Pemprov Jatim telah memberikan klarifikasi mengenai kuota proporsional, alasan penerapan kuota yang dinyatakan Sekda tetaplah menunjukkan paradigma pembuat kebijakan yang bias gender dan tidak berbasis data. Kami juga beranggapan, penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya yang didapat pemerintah propinsi Jawa Timur patut dipertanyakan dan dievaluasi mengingat penghargaan tersebut merupakan penilaian dan apresiasi Pemerintah Pusat upaya mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. 

Sebagai representasi negara, pernyataan Sekda merupakan pelanggaran hak asasi perempuan yang sifatnya act by commission, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya wajib mempromosikan dan melindungi HAM. Pemerintah propinsi Jawa Timur seharusnya menghormati dan melaksanakan  konstitusi sebagai hukum tertinggi  di negara ini, serta menjadi aktor utama dalam pemenuhan  HAM sebagaimana sudah dijamin dalam UU.  

Pernyataan Sekda selain melanggar hak konstitusional perempuan terkait kesamaan kesempatan dalam pemerintahan juga berpotensi diskriminatif. UUD 1945 Pasal 28I jelas menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

Selain itu, pembatasan penerimaan CPNS perempuan berbasis anggapan kinerja dan skill kurang mumpuni  karena alasan hamil dan melahirkan  adalah  pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan.  Bahwa hak perempuan di Indonesia sudah diakui dan dijamin dalam UU Hak Asasi Manusia  no 39 tahun 1999, dimana dalam pasal 49 ayat( 2) perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya, dan (3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Jaringan Perempuan Peduli HAM menyatakan 3 pernyataan : 

1. Menolak keras  rencana kebijakan pembatasan perempuan dalam rekruitmen CPNS 2018 

2. Meminta Sekda Propinsi Jawa Timur untuk menarik rencana kebijakan tersebut dan memastikan tidak mengulangi  pernyataan yang memicu timbulnya  kebijakan diskriminatif  lainnya.

3. Meminta pemerintah Jawa Timur agar mengambil langkah-langkah progresif dan lebih serius untuk mewujudkan kesetaran dan keadilan gender di Jawa Timur, dengan selalu melakukan analisis (berbasis data) agar penyusunan kebijakan (dan rancangan kebijakan) tidak berpotensi merugikan salah satu kelompok sosial di masyarakat. (end)



Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062