Peristiwa 

Abaikan Ujaran Kebencian, Medsos Bakal Didenda Mahal
Selasa, 02-01-2018 | 12:39 wib
Oleh :
BERLIN - Perusahaan media sosial (medsos) yang beroperasi di Jerman harus mulai bersiap. Awal tahun ini, pemerintah menerapkan undang-undang (UU) yang mengatur unggahan tentang ujaran kebencian, berita bohong, dan material ilegal. Melalui UU tersebut, penyedia layanan medsos harus menghapus unggahan bermasalah itu dalam waktu 24 jam. Kalau masalahnya kompleks, tenggat waktunya adalah sepekan. Jika tak melakukan kewajiban tersebut, mereka didenda EUR 50 juta atau setara dengan Rp 813,01 miliar.


Nama UU itu adalah Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Artinya adalah aturan pengetatan berjejaring (network).

NetzDG sudah didok pada akhir Juni tahun lalu. Tapi, penyedia layanan medsos diberi waktu sampai akhir 2017 untuk mempersiapkan diri.

Tak semua medsos terikat UU tersebut. Aturan itu hanya berlaku pada medsos dengan lebih dari 2 juta pengguna. Misalnya, Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, Tumblr, dan VK.

Layanan medsos juga dituntut agar membuat sistem pelaporan yang komprehensif. Dengan begitu, ketika ada warga yang melaporkan konten yang melanggar aturan, staf medsos yang bersangkutan bisa langsung bertindak.

Facebook sudah mempersiapkan diri menyambut penegakan UU NetzDG. Jejaring sosial yang berdiri pada Februari 2004 itu merekrut ratusan staf baru di Jerman untuk menangani laporan-laporan tentang konten yang melanggar NetzDG.

Mereka juga ditugaskan untuk memonitor unggahan para pengguna Facebook. Twitter pun telah memperbarui panduan penanganan ujaran kebencian.

UU NetzDG lahir setelah kasus-kasus berita palsu dan unggahan rasis yang melibatkan sosok penting kerap tersebar di jejaring medsos.

Selain diatur lewat UU NetzDG, Kementerian Kehakiman Jerman menegaskan bahwa mereka akan membuat form khusus di website-nya. Form itu bisa digunakan penduduk untuk melaporkan konten-konten yang melanggar aturan maupun medsos yang tidak taat terhadap UU NetzDG.

Tidak semua penduduk sepakat dengan aturan perundang-undangan yang baru itu. Sebagian penduduk menentang. Mereka yang tidak setuju itu berpendapat bahwa NetzDG bisa menjadi awal pembungkaman kebebasan berpendapat.

"UU Jerman adalah contoh upaya yang paling ekstrem dari pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengekang perusahaan-perusahaan medsos," bunyi penggalan berita BBC. (sha/c6/dos/jpnn/pul)


Berita Terkait

10-12-2018 | 16:29
Kawanan Pencuri Laptop SMA 1 Pulung Dibekuk dan Ditemba...

10-12-2018 | 15:48
Kejari Akan Lanjutkan Kasus Bansos Provinsi Yang Diteri...

10-12-2018 | 15:00
Nenek Hanyut di Bengawan Solo Sejauh 6 KM Ditemukan

10-12-2018 | 13:16
Dituduh Rebut Penumpang, Ojek Online Bersitegang Dengan...



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062