Pendidikan 

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah, karena banyak keluhan wali murid mengenai pungutan liar dengan memanfaatkan komite sekolah. Foto Muji
Komisi D DPRD Sidoarjo Melarang Pungutan Kepada Siswa untuk UNBK
Sabtu, 06-01-2018 | 04:10 wib
Oleh : Mujianto Primadi
Sidoarjo - Aduan wali murid di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo mengenai pungutan liar oleh komite sekolah langsung ditanggapi Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Beberapa kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo dipanggil untuk dilakukan hearing.


Tidak hanya biaya bangku dan biaya pelaksanaan UNBK, ada juga pungli untuk pembiayaan pendirian gedung sekolah negeri. Padahal semua pendidikan negeri di Kabupaten Sidoarjo ditanggung oleh APBD. Maka  
Komisi D DPRD Sidoarjo, melarang adanya pungutan  di lingkungan sekolahan untuk pelaksanaan kegiatan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
 
Sempat terjadi perdebatan saat hearing saat membahas SMP negeri 1 Taman, terkait pungutan di lingkungan sekolah yang dianggap wajar untuk kepentingan siswa. Di SMP negeri 1 Taman ini, penarikan uang sebesar Rp 250 ribu dengan alasan pembiayaan pengadaan komputer guna mendukung pelaksanaan UNBK.
 
Menurut wali murid, Slamet Budiono, sebelumnya saat kelas 8 anaknya pernah diminta untuk  membeli laptop untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Sehingga dia keberatan saat ada penarikan kembali saat masuk di kelas 9. 

Akhirnya komisi D memutuskan tiga rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. ketiga rekomendasi itu yakni, melarang adanya pungutan untuk biaya bimbel, pengadaan komputer, serta study tour kepada siswa.  Jika hal tersebut dilakukan, maka dikhawatirkan pelakunya akan tersangkut masalah hukum. (pul)


Berita Terkait

25-05-2018 | 16:04
Pengumuman UNBK SMP Molor, Pelajar Tetap Ikuti PPDB