Opini
Perubahan Nama Jalan Tetap Berjalan dan Rapat Paripurna Diwarnai Walk Out
Sabtu, 11-08-2018 | 17:50 wib
Reporter : Nanang Purwono
Surabaya pojokpitu.com  Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya pada 11 Agustus 2018 menjadi kulminasi serangkaian rapat rapat pansus yang ada di DPRD Surabaya. Hasil dari rapat paripurna itu salah satunya adalah menetapkan dan mengesahkan hasil rekomendasi tentang perubahan sebagian nama jalan, yang diusulkan Walikota Surabaya sebagai perpanjangan urusan yang digagas oleh pemerintah propinsi Jawa Timur. Yaitu Rekonsiliasi Budaya Jawa Sunda, yang caranya adalah melakukan perubahan sebagian nama jalan Dinoyo dan Gunungsari Surabaya.
Hasil rapat pansus perubahan sebagian nama jalan, yang dibacakan oleh wakil ketua pansus, Dyah Katarina, memang menunjukkan adanya perubahan ruas terdampak setelah adanya masukan-masukan dan protes dari pihak-pihak terkait secara historis. Selain dari pemerhati sejarah kota Surabaya, desakan itu juga datang dari keluarga veteran Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur. Sehingga ruas jalan Gunungsari yang terdampak, sebagaimana dilaporkan oleh Dyah Katarina, adalah ruas yang tidak berpenduduk yang berada di tepian sungai. Yaitu ruas dari batas tol di sisi barat hingga batas rolak di sisi timur. Keputusan ini meralat ruas terdampak, yang sebelumnya terpetakan di antara batas rolak di sisi barat hingga batas pertigaan dengan jalan Wonokromo di sisi timur.

Jika pemetaan awal ruas terdampak di jalan Gunungsari ini mengenai wilayah permukiman, maka pada pemetaan terbaru, perubahan nama jalan di Gunungsari ini tidak mengenai satu rumah warga pun. Alias zero rumah. Menurut Vinsensius Awey, anggota dewan dari Fraksi Handap (Hanura, Nasdem dan PPP), perubahan nama jalan yang disahkan dalam rapat paripurna itu masih mencederai sejarah Gunungsari karena tetap menghilangkan sebagian ruas jalan yang bernama Gunungsari, yang selanjutnya akan berganti nama menjadi jalan Prabu Siliwangi.

Sementara pemerhati sejarah Kuncarsono, yang mengikuti jalannya rapat paripurna, mengatakan keputusan pansus, yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna, tidak menjawab persoalan sejarah yang menjadi dasar penolakan dari berbagai pihak, khususnya mereka dari unsur pemerhati sejarah dan keluarga veteran Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur.

Menurutnya diubahnya pemetaan ruas terdampak hanya menjawab persoalan administrasi, yang selama ini dianggap akan merepotkan warga terdampak, meski pemerintah propinsi siap membantu hingga selesai. Tapi, tetap saja jalan Gunungsari akan dipenggal dan diganti dengan nama baru, jalan Prabu Siliwangi. Dan sebagai gantinya, jalan yang belum memiliki nama di sisi utara (mepet dengan properti hotel Singasana dan Yani Golf) akan diberi nama jalan Gunungsari.

Keputusan rapat paripurna memang sudah mengakomodasi berbagai pihak yang selama ini melakukan penolakan. Namun, jika diperhatikan dengan teliti, tetap saja jalan Gunungsari itu dipotong. Apalagi ruas yang dipotong ini persis berada di depan lahan perbukitan yang menjadi pusat pertempuran antara pejuang Surabaya melawan Sekutu.

Buktinya di lahan Yani Golf masih terdapat makam tentara pelajar yang dimonumenkan. Kuncarsono mempertanyakan: "Mengapa tidak jalan yang mepet dengan properti Yani Golf dan hotel Singgasana saja yang diberi nama jalan Prabu Siliwangi? Kalau di sana maka perubahan ini tidak mencederai siapa pun dan apa pun."

Fakta-fakta inilah yang menyebabkan Vinsensius Away walk out setelah menyampaikan pandangannya di hadapan 35 anggota dewan yang hadir. Menurutnya, secuil saja yang diganti tetap mencederai sejarah kota Surabaya, khususnya sejarah Mas TRIP yang siang itu beberapa dari paguyuban Mas TRIP datang untuk mengawal penolakan perubahan nama jalan. Awey menegaskan bahwa dirinya mendukung gagasan baik pemerintah propinsi untuk upaya rekonsiliasi dan menerima dipakainya nama jalan Sunda dan Prabu Siliwangi. Yang ia tolak adalah caranya, yang harus mengorbankan jalan yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal bagi kota Surabaya.

Vinsensius Awey tidak sendiri meninggalkan rapat paripurna. Fatchul Muid, yang dari awal pansus sudah bersikap menolak perubahan nama jalan, juga meninggalkan rapat paripurna. Menurut Wakil Ketua DPRD Masduki Toha, yang memimpin jalannya rapat, mundurnya ketua pansus dan walk out anggota dari rapat paripurna adalah sejarah di DPRD Surabaya. "Dalam sejarah DRPD Surabaya, tidak ada ketua pansus mundur dan anggota dewan walk out," begitu kata Masduki Toha di hadapan peserta rapat dan undangan.

Sementara penggantian nama jalan pada ruas jalan Dinoyo akan tetap berjalan sebagaimana pada pemetaan semula. Yaitu mulai dari pertigaan jalan Mojopahit di sisi selatan hingga perempatan Keputran di batas utara. Mengingat hasil rapat paripurnya ini tidak menjawab alasan penolakan yang berlatar belakang sejarah pada kedua wilayah Dinoyo dan Gunungsari, maka aksi penolakan akan terus dilakukan hingga kedua jalan yang bersejarah itu tidak dinodai. (yos)







Berita Terkait

Opini
Perubahan Nama Jalan Tetap Berjalan dan Rapat Paripurna Diwa...selanjutnya
11-08-2018 | 17:50 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062