Opini 

KPU Vs Bawaslu; Tom and Jerry Versi Baru
Rabu, 05-09-2018 | 18:17 wib
Oleh : Elsa Fifajanti, wartawan tinggal di Mojokerto.
- Hari-hari belakangan ini, kita disuguhi pemberitaan menghangat diantara dua penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua lembaga yang dilahirkan dengan Undang-undang yang sama, yang terbaru yakni UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seolah kembali menjadi Tom and Jerry versi baru, yang di Pemilu sebelumnya seperti sudah akur.


Kedua lembaga yang lahir dari rahim UU yang sama, dengan semangat yang mungkin sama, seolah berhadapan dipicu pemahaman tentang bakal caleg (bacaleg) mantan narapidana koruptor, boleh tidak maju sebagai Calon Legislatif. Perang pernyataan di media massa, ditambahi bumbu pengamat politi dan komentar para legislator semakin membuat berita ini sedap disajikan sepanjang hari di tahun politik ini.

KPU secara implisit seolah mengirimkan syarat  "Kami diamanati UU untuk mengatur semua penyelenggaraan Pemilu. Semua harus tunduk dan patuh terhadap produk peraturan yang dilahirkan". Sementara Bawaslu juga mengirimkan isyarat pemberontakan, "Semua pengawasan tahapan pemilu menjadi ranah kami. Tidak patuh, DKPP menanti". Perang pernyataan yang digorengpun semakin panas dan sedap.

Jika kita telisik lebih jauh, proses pembuatan PKPU tentu tidak serta merta, proses yang dilalui pasti cukup panjang. Setidaknya ada pleno, rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, bermufakat dengan lembaga mitranya, yakni Bawaslu. Jadi, mustahil jika Bawaslu tidak mengetahui sejak awal tentang PKPU No 20/2018 tentang Pencalonan tersebut.

Alasan KPU tentang PKPU yang melarang bacaleg napi koruptor tersebut sebenarnya sangat masuk akal. Untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan harus dimulai dari hulunya. Jika di hulu saja sudah ada coreng hitam terhadap rekam jejaknya, dikhawatirkan di hilirnya nanti sejarah akan berulang, praktik korupsi bakal mendulang? Sebagai penyelenggara yang bertugas mengatur semua proses, ibarat panitia pelaksana, KPU lah yang berwenang membuat regulasi dan aturan untuk penyelenggaraan sebuah pertandingan atau kontestasi.

Lalu, apakah Bawaslu salah jika menolak PKPU tentang pencalonan ini? Tidak sepenuhnya. Sebagai lembaga yang harus menjaga marwah Pemilu, Bawaslu ingin pula menunjukkan taringnya. Menurut Bawaslu, KPU telah melebihi wewenangnya dengan mencabut hak politik warga untuk berkontestasi. Versi Bawaslu yangn bisa mencabut hak politik warga negara adalah keputusan pengadilan yang tetap dan Undang-undang.  Sebuah juknis semacam PKPU tidak bisa begitu saja mengamputasi hak warga untuk berpolitik, dalam hal ini mengajukan diri sebagai bakal calon legislatif.

Menurut salah satu Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, UUD 1945 pun menjamin hak warga untuk berpolitik. Menurutnya, mantan napi yang pencalonannya dibatalkan oleh KPU mempunyai hak yang dilindungi UU. Menghilangkan hak warga merupakan pelanggaran berat. "Di UUD 1945 pasal 28 D ayat 3 bunyinya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama". Menurut Fritz, bukankah mantan napi koruptor itu juga merupakan warga negara yang haknya dilindungi oleh UU.

Kewenangan Bawaslu yang main diperkuat di UU 7/2017 untuk  menggelar sidang ajudikasi sengketa ditangkap sebagai kesempatan besar bagi para bacaleg yang di TMS kan oleh KPU. Dengan semangat menjaga hak politik warga yang dilindungi UU, Bawaslu di jajaran kabupaten/kota meloloskan hampir semua gugatan Baceleg napi koruptor.

Tentu saja ini menimbulkan polemik baru. Alih-alih duduk bersama untuk menyamakan persepsi, KPU pun tak mau kalah dengan membuat surat edaran ke seluruh jajaran KPU hingga kabupaten/ kota, Surat Edaran tertanggal 31 Agustus, Nomor 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, Perihal: pelaksanaan Putusan Bawaslu mengenai Mantan terpidana Korupsi itu berisi empat poin, yang intinya seluruh jajaran KPU hingga tingkat Kabupaten/Kota hendaknya menunda pelaksanaan putusan Bawaslu tentang Bacaleg mantan Napi Koruptor.

Polemik makin memanas, manakala semakin banyak pengamat maupun pemantau yang ikut berkomentar. Titi Anggraini dari Perludem misalnya, mengatakan jika Bawaslu telah melampaui kewenangannya, seolah melakukan uji materi terhadap PKPU. Dan parahnya uji materi tersebut yang melakukan di tingkat kabupaten/kota. Jika tidak sepaham dengan adanya PKPU pencalonan harusnya Bawaslu melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Bukan dengan secara sepihak mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan PKPU.

Komentar lain yang disampaikan oleh Sekjen KIPP, Kaka Suminta di Akun Face Booknya, harusnya KPU taat asas, jika tak ada dalam UU, seharusnya dalam juknisnya pun tidak perlu membuat aturan tambahan sehingga menghadirkan polemik penyelenggara pemilu yang tak elok buat publik.

Mau tidak mau publik semakin dibuat bingung. Penyelenggara Pemilu yang lahir dari rahim Undang-undang yang sama, kesannya mempertontonkan arogansi yang dimiliki lembaganya. KPU menunjukkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menyusun semua juknis dalam tahapan Pemilu. Bawaslupun menunjukkan taringnya, bahwa dia merupakan lembaga pengawas yang berhak menjaga sepenuhnya hak politik seluruh warga di NKRI.

Masyarakat yang mengikuti isu seputaran KPU vs Bawaslu ini, dibuat semakan kurang paham (bukan gagal paham), manakala kedua lembaga ini seolah-olah makin tak mau mengalah. Tagline kedua lembaga  "KPU Melayani" dan Bawaslu  "Bersama rakyat awasi Pemilu bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" semakin terdengar lamat-lamat. Yang muncul adalah dipertontonkannya arogansi lembaga sehingga kedua lembaga ini seolah lupa ada hal-hal lain terkait Pemilu yang terlupakan.

Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) misalnya yangn masih menyisakan masalah. Ada sekian ribu nama bahkan ratusan ribu angka pemilih yang berkurang, dibanding DPT Pilkada 2018 lalu. Tentang logistik pemilu yang tidak terdengar kabarnya. Di sela-sela itu pasti ada sengketa lain menyangkut peserta dan penyelenggara, jika terus menerus menunjukkan kearogansian antara KPU dan Bawaslu, tidak salah jika muncul Tom and Jerry versi baru,  yang di Pemilu kemarin sudah nyaris tidak ada. Hendaknya semua pihak menaham diri saling perang komentar. Bukankah proses hukum di Mahkamah Agung tengah berjalan. Marilah KPU dan Bawaslu saling menghormati agar masyarakat tidak semakin bingung. Jangan sampai menghabiskan terlalu banyak energi untuk hal yang belum jelas ujungnya. (end)


Berita Terkait


Sponsored Content

loading...


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062