Peristiwa 

Alumni Pondok Langitan Laporkan PT Semen Indonesia
Kamis, 06-12-2018 | 13:47 wib
Oleh : Khusni Mubarok
Tuban - Masalah sengketa tanah kembali terjadi di PT Semen Gresik Pabrik Tuban, dengan warga ring 1 perusahaan. Kali ini, Alumni Pondok Langitan melaporkan perusahaan plat merah ini ke Pengadilan Negeri Tuban.


Alumni Pondok Pesantren Langitan, Maghfur, warga Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Maghfur mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Tuban untuk menggugat secara perdata PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Gugatan dilakukan lantaran diduga telah mencaplok lahan miliknya yang berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban.

Penggugat datang ke PN Tuban didampingi dengan alumni pondok yang juga pengurus lembaga bantuan hukum pondok, dan keluarga pengasuh pondok pesantren langitan Kyai Haji Maksum Faqih.

Temuan ini di berawal saat penggugat melakukan pelunasan pinjaman atas nama ayahnya, yakni Haji Umar yang ada di bank pada tahun 2003. Pinjaman tersebut dilakukan untuk modal dagang dengan jaminan 17 sertifikat.

Salah satunya adalah sertifikat nomor 50, yang letak tanah ada di kawasan Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, yang di terbitkan pada tahun 1987 atas hak milik Haji Umar. Namun pada saat tahun 2007 ahli waris akan menjual tanah di salah satu sertifikat tersebut, pihak pembeli meminta ahli waris untuk menyertakan sertifikat nomor 50 itu. Setelah itu pihak ahli waris mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk dilakukan pengecekan.

"Namun ternyata tanah tersebut telah dikuasai PT Semen Indonesia dan sebagian telah berdiri bangunan gudang. Dari bukti tersebut, kami ingin meminta kembali tanah milik tersebut yang sudah di caplok PT Semen Indonesia, secara sepihak," kata Mahfur.

LBH dan putra pengasuh ponpes langitan turun tangan dan mendampingi penggugat dengan membawa sejumlah barang bukti. Sambil berharap masyarakat terdzolimi, apalagi dilakukan BUMN yang seharus menjadi garda terdepan dalam mengayomi dan mensejahterakan rakyat.

Sementara itu, kepala bagian hubungan masyarakat PT Semen Indonesia, Sigit Wahono, saat di konfirmasi menyampaikan, dalam proses pengadaan lahan, senantiasa dan telah mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan gugatan tersebut, pihaknya menghormati seluruh proses hukum. (pul)


Berita Terkait

13-12-2018 | 17:01
Tak Ditemui Anggota DPRD, Massa HMI Duduki Gedung Dewan...

13-12-2018 | 16:24
Mahasiswa HMI Gelar Aksi di Kantor DPRD Kota Malang

13-12-2018 | 15:32
Demo Uang Persediaan DPRD Situbondo, Mahasiswa PMII Nya...

10-12-2018 | 23:15
KPU Berikan Kursus Demokrasi dan Kepemiluan Kepada Masy...



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062