Hukum 

Pemberi Suap Walikota Pasuruan Dituntut 2 Tahun Penjara dan Menolak Justice Collaborator
Senin, 11-02-2019 | 16:02 wib
Oleh : Fakhrurrozi
Surabaya - Direktur CV mahadir, M Baqir, terdakwa pemberi suap ke Walikota Pasuruan, Setiyono, akhirnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, jaksa KPK juga memberi hukuman denda Rp 50 juta serta menolak justice collaborator yang diajukan terdakwa.


Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Bayu Satrio dan Amir Nurdianto, menyatakan, M. Baqir Direktur CV Mahadir terbukti memberikan suap kepada Walikota Pasuruan sebesar Rp 115 juta rupiah.

"Perbuatan terdakwa jelas melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B, undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001," tegas JAKSA KPK, Amir Nurdianto.

Selain hukuman badan, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta  subsider 3 bulan penjara. Tidak hanya itu, jaksa juga menolak justice collaborator yang diajukan terdakwa, lantaran jaksa menilai terdakwa merupakan pelaku utama dalam kasus suap kepada Walikota Pasuruan, Setiyono.

Atas tuntutan 2 tahun penjara ini, terdakwa M Baqir melalui penasehat hukumnya, Suryono Pane, mengaku keberatan. Pasalnya, terdakwa bukan pelaku utama serta dalam kondisi yang tidak bisa mengelak dari penyuapan.
 
"Selain itu, terdakwa menilai tuntutan jaksa kpk tidak sesuai dengan fakta persidangan," jelas Suryono Pane.

Untuk diketahui kasus suap ini bermula dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada kamis (4/10/18). Saat itu, KPK menangkap keponakan Walikota, Hendriyanto Heru Prabowo saat akan menyerahkan uang dari M Baqir ke walikota.

Suap yang dilakukan terdakwa M Baqir ini terkait proyek belanja gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Mikro di Pemkot Pasuruan senilai Rp 2,2 miliar rupiah.

Dari pengembangan, KPK akhirnya menangkap 3 orang yakni Walikota Setiyono, staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan kota pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo, dan tenaga honorer di kelurahan purutrejo, Wahyu Tri Hardianto. (yos)


Berita Terkait

18-02-2019 | 17:13
KPK Limpahkan Berkas Perkara Penututan Waikota Pasuruan...

11-02-2019 | 16:02
Pemberi Suap Walikota Pasuruan Dituntut 2 Tahun Penjara...

21-01-2019 | 18:12
Walikota Pasuruan Akui Terima Setoran Dari M. Baqir

14-11-2018 | 18:28
KPK Finalisasi Berkas Penyidikan Walikota Pasuruan


Sponsored Content

loading...


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062