Panen Porang Melimpah, Petani Untung Ratusan Juta Rupiah
Dari 65 Guru SMP Tes Swab, 4 Guru Dinyatakan Positif Corona
Sekolah Berasrama Boleh Buka, Tapi Secara Bertahap
Frustasi Gagal Panen, Petani Bakar Tanaman Padinya
UGD Rumah Sakit R Soedarsono Ditutup 1 Hari Setelah Nakes Positif Corona
Melayat Drive-Through
Kantor Imigrasi Ponorogo Akan Naik Status Kelas II
Perjuangan Pelajar di Pegunungan Cari Sinyal Untuk Belajar Daring
Rekom Hanura Genapkan 31 Kursi Dukungan Pasangan Yuhronur-Rouf
Siswa SD Surabaya Sulap Kain Handuk Bekas Jadi Kerajinan
Sering Blayer Motor Saat di Kampung, Bapak Anak Kompak Keroyok Tetangga
Pemkab Madiun Segera Laksanakan Tes SKB CPNS 2019
Lereng Utara Kelud, Kawasan Penting Sejarah Jawa
Dipengaruhi Ekonomi, Jumlah Pemohon Diska Bojonegoro Capai 406 Perkara
Jumlah Penderita Capai Jutaan, Ahli Endokrin: Diabetes Juga Pandemi



Pilkada
Selama Masa Kampanye Terdapat 2 Ribu Pelanggaran APK di Surabaya
Senin, 15-04-2019 | 18:28 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com  Pelanggaran selama masa kampanye di Surabaya ternyata cukup besar, data Bawaslu Surabaya terdapat 2 ribu lebih pelanggaran yang keseluruhan adalah pelanggaran pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang dilakukan hampir seluruh partai politik.
Selama masa kampanye pilpres maupun pileg, ternyata pelanggaran APK di Surabaya mencapai 2 ribu lebih. Hidayat Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) menyampaikan, selama masa kampanye pelanggaran pilpres maupun pileg didominasi pelanggaran pemasangan APK, mulai dari pemasangan yang tidak pada tempatnya, hingga gambar yang disosialisasikan menyalahi aturan yang ada.

Hidayat menuturkan, untuk pelanggaran APK memang tidak ada sanksi kepada yang bersangkutan. Bawaslu Surabaya hanya sebatas memberi surat peringatan terkait APK yang melanggar untuk minta yang bersangkutan mencopot, jika tidak digubris maka pihak Bawaslu yang mencopot.

"Yang terjadi selama ini selalu surat dari Bawaslu tidak digubris, sehingga Bawaslu yang bekerja menurunkan APK yang melanggar bersama aparat terkait," kata Hidayat.

Hidayat menambahkan, dua ribu pelanggaran APK dilakukan hampir oleh semua partai politik maupun caleg. Mereka hanya mendapatkan sanksi administrasi karena hanya sebatas pelanggaran APK, hingga saat ini tidak ada pelanggaran yang sampai pada sanksi pidana.(end)


Berita Terkait

Peristiwa
Tergugah Membantu Para Medis Covid-19, Perajin Busana Berali...selanjutnya
04-04-2020 | 08:15 wib

Peristiwa
Salahi Aturan, APK Balon Bupati Dibredel Satpol PP
16-01-2020 | 08:42 wib

Peristiwa
Oknum Perangkat Desa Diduga Gelapkan PBB, Puluhan Warga Geru...selanjutnya
04-11-2019 | 18:08 wib

Pilkada
Bawaslu Kerahkan Mobil Crane Turunkan Paksa APK Billboard
15-04-2019 | 19:00 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062