Beberapa Kali Beraksi, Akhirnya Pencuri Cilik Tumbang di Polsek Wagir
Pelaku Ranmor Ditangkap Saat Pesta Sabu
Budidaya Bonsai Kelapa Mulai Digemari di Mojokerto
Libur Panjang, Kampung Tangguh Dirikan Sekolah Tangguh
Lima PSK Terjaring Razia , Dua di Antaranya Kakak Beradik
Hasil Supervisi Propam Mabes Polri, Polisi di Jatim Rawan Selingkuh
Diseruduk Bus Dari Belakang Truk Terguling
Ratusan Kepala Desa Dari Jatim Gruduk MK Kawal Sidang Judicial Review Dana Desa
SPBU Mini dan Dua Ruko Terbakar, Kakak Pemilik SPBU Tewas
Pasca Kepala Puskesmas Kedung Solo Meninggal Dunia Diduga Covid 19, Seluruh Pegawai Puskesmas Di Swab
112 Peserta UTBK di Unair dan ITS Reaktif
3 Pasien Positif Covid 19 Jalani Isolasi Lebih 2 Bulan
Pelaku Pembuangan Bayi Akhirnya Terungkap
Tahap 3, Bantuan Tunai Sosial Terus Berlanjut
Unras Gelar Aksi Tolak RUU HIP



Pilkada
Selama Masa Kampanye Terdapat 2 Ribu Pelanggaran APK di Surabaya
Senin, 15-04-2019 | 18:28 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com  Pelanggaran selama masa kampanye di Surabaya ternyata cukup besar, data Bawaslu Surabaya terdapat 2 ribu lebih pelanggaran yang keseluruhan adalah pelanggaran pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang dilakukan hampir seluruh partai politik.
Selama masa kampanye pilpres maupun pileg, ternyata pelanggaran APK di Surabaya mencapai 2 ribu lebih. Hidayat Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) menyampaikan, selama masa kampanye pelanggaran pilpres maupun pileg didominasi pelanggaran pemasangan APK, mulai dari pemasangan yang tidak pada tempatnya, hingga gambar yang disosialisasikan menyalahi aturan yang ada.

Hidayat menuturkan, untuk pelanggaran APK memang tidak ada sanksi kepada yang bersangkutan. Bawaslu Surabaya hanya sebatas memberi surat peringatan terkait APK yang melanggar untuk minta yang bersangkutan mencopot, jika tidak digubris maka pihak Bawaslu yang mencopot.

"Yang terjadi selama ini selalu surat dari Bawaslu tidak digubris, sehingga Bawaslu yang bekerja menurunkan APK yang melanggar bersama aparat terkait," kata Hidayat.

Hidayat menambahkan, dua ribu pelanggaran APK dilakukan hampir oleh semua partai politik maupun caleg. Mereka hanya mendapatkan sanksi administrasi karena hanya sebatas pelanggaran APK, hingga saat ini tidak ada pelanggaran yang sampai pada sanksi pidana.(end)


Berita Terkait

Peristiwa
Tergugah Membantu Para Medis Covid-19, Perajin Busana Berali...selanjutnya
04-04-2020 | 08:15 wib

Peristiwa
Salahi Aturan, APK Balon Bupati Dibredel Satpol PP
16-01-2020 | 08:42 wib

Peristiwa
Oknum Perangkat Desa Diduga Gelapkan PBB, Puluhan Warga Geru...selanjutnya
04-11-2019 | 18:08 wib

Pilkada
Bawaslu Kerahkan Mobil Crane Turunkan Paksa APK Billboard
15-04-2019 | 19:00 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062