Dump Truk Muatan Batu Coral Terbakar di Jalur Ngawi-Cepu
Alhamdulillah, 7 Pasien Dinyatakan Sembuh Dari Covid-19
Rumah Ghozi
Dua Oknum LSM Diamankan Polisi, Diduga Peras Kades
Dwi Sasono Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Mobil Combat Laboratorium Sudah di Surabaya dan Akan Ditambah 1 Unit
Sebanyak 308 Pedagang Jalani Rapid Test, 2 Diantaranya Reaktif Covid-19
Gus Mamak : Ponpes Perlu Pehatian Pemerintah Hadapi Era New Normal
Ada Aktor Ditangkap karena Kasus Narkoba, Ini Inisialnya
Jumlah Kasus Corona di Jatim Bertambah 265
Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
PSSI Pastikan Persiapan Timnas U-16 dan U-19 Jalan Terus
Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Detailer Farmasi Menjual Kopi Keliling Dengan Sepeda Angin
Jatim Beri Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19 Masuk SMA/SMK Negeri



Pendidikan
Walimurid Keluhkan Sistem Zonasi PPDB SMA Negeri
Senin, 15-04-2019 | 18:39 wib
Reporter : Atiqoh Hasan
Surabaya pojokpitu.com  Puluhan walimurid SMP di Surabaya mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jatim, Senin pagi. Mereka mengeluhkan sistem zonasi PPDB SMA negeri yang kini tinggal menunggu pergub.
Berita Video : Walimurid Keluhkan Sistem Zonasi PPDB SMA Negeri
Walimurid yang tergabung dalam komunitas peduli pendidikan anak SMP se-Surabaya menanyakan kejelasan skema PPDB 2019. Jospan Agus Hariana, koordinator walimurid menyebutkan, sistem zonasi PPDB SMA negeri merugikan siswa yang memiliki prestasi, namun berada di luar zona sekolah yang diinginkan.

"Sistem zonasi ini tidak sesuai dengan undang-undang yang menyatakan setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang bermutu," Jospan Agus Hariana, koordinator walimurid.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim, Ramliyanto menyebut, sistem zonasi tidak akan bisa berubah jika gubernur telah menetapkan di dalam pergub. "Lagipula sistem zonasi yang dibuat untuk pemerataan pendidikan dan menghapus pemikiran siswa adanya sekolah favorit ataupun pinggiran," kata Ramliyanto, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, PPDB SMA negeri dibagi menjadi beberapa kategori, yakni 90 persen di dalam zonasi, dengan 20 persen di dalamnya adalah mitra warga. Sedangkan 10 persen sisanya untuk kepindahan keluarga, dan prestasi dengan masing-masing 5 persen.(end)


Berita Terkait

Pendidikan
PPDB SMA Bagi Siswa Kurang Mampu Diperpanjang
17-06-2019 | 19:09 wib

Pendidikan
Pelayanan PIN PPDB SMA/SMK Dibuka Setelah Libur Lebaran
10-06-2019 | 03:20 wib

Pendidikan
Pengambilan Pin PPDB SMA Sederajat di Jatim Tertunda
27-05-2019 | 18:27 wib

Pendidikan
PPDB SMA Tak Perlu Surat Domisili
23-05-2019 | 16:34 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062