Opini 

Jalan Terjal Independensi Pers
Sabtu, 07-02-2015 | 09:25 wib
Oleh : Machmud Suhermono
Surabaya - Menyongsong Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2015 yang dipusatkan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) 9 Februari 2015, dengan Tema Pers Sehat Bangsa Hebat, ada baiknya kita melihat kondisi beberapa bulan lalu, ketika pers harus terlibat dalam hiruk pikuk politik dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.


Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 merupakan ujian terberat independensi media massa (pers) di Indonesia. Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melawan Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, membuat tensi politik cukup panas di kalangan masyarakat.

Mereka hanya dihadapkan pada dua pilihan, pilih pasangan pertama atau kedua. Mendukung pasangan nomer satu atau pasangan nomer dua, karena sudah tidak ada alternatif lain. Celakanya, kondisi masyarakat yang head to head ini, juga diikuti oleh kalangan media massa, selain media massa cetak, online dan radio, televisi juga mendominasi pemberitaan dan pencitraan kedua pasangan calon.

Sebagaimana kondisi di masyarakat, media massa, terutama televisi juga terdikotomi menjadi dua kelompok ekstrim yang saling berhadap-hadapan. Beberapa Staisun Televisi dinilai sudah menabrak Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Televisi biru dan televisi merah bertarung secara terbuka. Televisi merah yang mendukung calon B, dengan terbuka dan terang-terangan melakukan pencitraan pasangan calon yang didukungnya dan menyerang pasangan calon lawannya. Demikian juga televisi biru yang mendukung calon A juga melakukan hal yang serupa.

Celakanya lagi pemberitaan yang disajikan bukan hanya menyanjung-nyanjung calon yang didukungnya, namun juga melakukan serangan yang terkadang secara vulgar dan kasar untuk menjatuhkan pasangan lawannya.Tidak sedikit negative campaign maupun black campaign yang setiap detik, setiap menit dan setiap jam dijadikan breaking news.

Tidak sedikit protes masyarakat baik lewat media social maupun lapor ke KPI dan Dewan Pers, namun, sama sekali tidak membuat kedua televisi itu bergeming. Bahkan surat peringatan dari KPI dianggap angin lalu. Namun ada juga televisi yang didemo massa dalam jumlah besar, karena mereka merasa informasi yang disampaikan merupakan upaya untuk menjatuhkan calon presiden yang didukungnya.

Profesionalisme Wartawan

Dalam kondisi seperti itu, kita ingat pentingnya profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan sebagai insan media. Seorang profesional sudah seharusnya memiliki sifat profesionalisme, yang seringkali dianggap sebagai jiwanya. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dia harus tunduk kepada kode etik sebagai bahan kualifikasi yang disepakati dalam bidangnya. Demikian juga dengan profesi jurnalis/wartawan yang erat dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai acuan moral. KEJ yang mengatur tindak tanduk jurnalis ini berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lain, meski demikian intinya ada pada empat hal, yaitu kebenaran, independen, akuntabel dan mengurangi dampak yang merugikan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa profesionalisme jurnalistik adalah kualitas jurnalis yang tunduk pada aturan yang tertera pada kode etik profesi. Oleh sebab itu jurnalis harus bisa menjalankan profesinya tanpa keluar dari koridor kode etik yang sudah ditentukan, agar memiliki atribut profesional dan memiliki profesionalisme.

Kode etik dibuat oleh organisasi bidang profesi dengan maksud untuk mengarahkan anggota agar tidak keluar dari koridor profesionalnya. Adapun tujuan dari KEJ adalah agar jurnalis tidak perlu cemas jika muncul gugatan terkait tugasnya. Jika masih diperkarakan, jurnalis bisa membela diri dengan bukti-bukti karya profesionalnya.

Berkaitan dengan permasalahan soal pemberitaan yang dianggap merugikan pihak lain, Dewan Pers sudah membuat MOU dengan Kapolri. Kesepaham saling pengertian ini sebagai upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri. Dan pada hari Kamis 9 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Tahun 2012 di Jambi, dilaksanakan penandatanganan MoU Polri dengan Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., dan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo, menandatangani secara langsung MOU tersebut dalam puncak acara HPN 2012.

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian dugaan terjadi tindak pidana akibat pemberitaan pers, serta memperjelas mekanisme pemberian bantuan Dewan Pers kepada Polri terkait dengan memberikan keterangan sebagai ahli. Adapun substansi MoU Polri dengan Dewan Pers, diantaranya sebagai berikut:
  • Apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesaiannya mendahulukan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.
  • Apabila Polri menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, berkonsultasi dengan Dewan Pers.
  • Dewan Pers memberikan kajian dan saran, serta pendapat secara tertulis kepada Polri bahwa pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.
Untuk melaksanakan MoU tersebut, dibentuk forum koordinasi antara Polri dengan Dewan Pers yang akan bertemu secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan ditandatanganinya MoU Polri dengan Dewan Pers, penyelesaian kasus yang melibatkan pers menjadi lebih jelas.

Posisi Pers di Era Orba dan Reformasi

Sebelum membahas lebih jauh tentang profesionalisme dan tantangan serta hambatannya, ada baiknya kita lihat dulu perbedaan posisi pers pada masa orde baru dan orde reformasi.

Pers di Era Orba
  • Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1982 
  • Permenpen Nomer 1 Tahun 1984 
  • SIUPP 
  • Sanksi PencabutanSIUPP atau Breidel 
  • Tekanan pemerintah dan aparat keamanan cukup besar
Pers di Era Reformasi
  • Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999 
  • Peraturan Dewan Pers 
  • Tanpa SIUPP, Cukup Berbadan Hukum 
  • Tak Ada Sanksi Pembreidelan 
  • Tekanan massa sangat besar
Banyak pihak yang menyatakan bahwa kondisi kebebasan pers di Indonesia, sangat jauh lebih baik dibandingkan di negara-negara lain. Bahkan dengan Amerika Serikat, yang katanya kampiun demokrasi, kebebasan pers kita masih lebih baik. Namun, meski begitu, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh insan pers sendiri, maupun masyarakat dan pemerintah, agar kehidupan pers tidak melenceng atau kebablasan. Pers yang sehat, cermin dari kehidupan masyarakat yang sehat. Pers yang sehat, adalah pers yang mentaati Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik.

Beberapa tantangan yang dialami oleh pers untuk menegakkan profesionalisme, diantaranya adalah: pertama, Konglomerasi Media, Beberapa perusahaan media besar, hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Kedua, Impunitas, dalam kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis.Banyak sekali kasus kekerasan terhadap jurnalis diselesaikan di luar pengadilan dengan pertimbangan dan alasan tertentu. Misalnya, dari ratusan kasus pemukulan dan pembunuhan terhadap wartawan, hanya kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Prabangsa yang bisa dibawa ke pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman. Kasus lain tidak jelas penanganannya, seperti kasus kematian Adriansyah Matrais di Merauke, Ridwan Salamun di Tual, Alfred Mirulewa di Maluku. Polisi dan jurnalis lebih sering menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan.

Ketiga, Regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi pasca reformasi banyak sekali undang-undang dan peraturan yang bisa membatasi kekebasan dan kemerdekaan pers, diantaranya UU ITE, UU Rahasia Negara, UU Anti Pornografi dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan Dua peraturan yang jadi pegangan pokok kerja jurnalis di Indonesia, adalah UU Nomer 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan UU Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. UU Pers menghasilkan Dewan Pers yang berwenang menyelesaikan sengketa pers dan UU Penyiaran melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator dunia penyiaran. Keempat, ancaman pidana/kriminalisasi terhadap pendapat, pasal pencemaran nama baik di KUHP. Di beberapa daerah, masih ada kasus-kasus pemberitaan yang dikriminalkan. Artinya, bila ada orang yang merasa dirugikan pemberitaan media, langsung lapor ke polisi. Padahal, seharusnya lapor dulu ke Dewan Pers.

Tantangan lainnya adalah bermunculannya pemain-pemain baru di dunia pers, tanpa dibekali oleh kualifikasi dan keilmuan jurnalistik yang mumpuni. Mereka inilah yang kemudian mendirikan media dan membuat banyak orang tergiur untuk mencobanya. Sehingga seringkali kita mendengar banyak media yang gulung tikar hanya dengan beberapa kali terbit. Selain itu bermunculannya wartawan-wartawan baru, membuat dunia jurnalistik makin hiruk pikuk. Untuk mengaturnya Dewan Pers membuat beberapa regulasi, diantaranya keputusan soal Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dalam UKW, seluruh wartawan akan diuji kemampuannya dalam dunia jurnalistik, oleh penguji yang sudah mendapat akreditasi dari Dewan Pers. Hingga awal tahun 2015, hanya tiga organisasi wartawan yang berhak menggelar Uji Kompetensi Wartawan, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

PWI Jawa Timur sudah menggelar 9 kali UKW, yakni 4 kali di Surabaya dan masing-masing sekali di Malang, Gresik, Tuban, Banyuwangi dan Mojokerto. Setiap kali UKW diikuti sekitar 50 wartawan dengan tingkat ketidaklulusan antara 7 - 10 persen. Peserta terbanyak di Banyuwangi yang mencapai 73 wartawan. Upaya ini untuk menyikapi keluhan masyarakat yang resah dengan tindak tanduk wartawan yang tidak profesional.

Pada saatnya nanti, sekitar 3 tahun ke depan, Dewan Pers menargetkan akan menyelesaikan sertifikasi wartawan ini secara nasional. Sehingga pada gilirannya nanti nara sumber bisa menanyakan kepada wartawan yang hendak mewawancarainya, apakah sudah lulus uji kompetensi atau belum.

Selain itu, sejak bulan Juli 2014, Dewan Pers juga mengeluarkan surat edaran tentang adanya keharusan bagi perusahaan media harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sehingga perusahaan media yang masih berstatus CV dan lain-lain, harus segera berubah menjadi PT. Sebab, bila tidak segera menjadi PT, resikonya cukup besar, karena Dewan Pers tidak mengakui produk jurnalistik media tersebut sebagai karya pers. Sehingga bila ada kasus yang berkaitan dengan hasil karya jurnalistiknya, Dewan Pers tidak berkenan membela atau menyelesaikannya dengan menggunakan Undang-Undang Nomer 40 tahun 1999 Tentang Pers.

Akhirnya, selamat Hari Pers Nasional 2015, Tetaplah menjadi insan pers yang profesional, independen, berwawasan dan bermartabat.
 


Berita Terkait

13-07-2019 | 06:15
Warga Kota Batu Temukan Sumber Air Panas di Area Persaw...

12-07-2019 | 10:09
Persela 3 vs 0 Kalteng Putra: Sangar Berkat Polesan Nil...

10-07-2019 | 23:06
Harga Cabe di Pasar Tradisional Pamekasan Naik 100 Pers...

08-07-2019 | 18:40
Ribuan Personel Gabungan Siaga Amankan Pilkades Serenta...


Sponsored Content

loading...


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062