KBM SMP SMA Kepulauan Sumenep Segera Diaktifkan
Penjualan Seragam Sekolah Menurun Hingga 75 Persen
Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Dua Kadis Terpapar Covid-19, Kantor Terpaksa Dilockdown
Pemkot Surabaya Tepis Isu Pemecatan Kadis DKRTH Surabaya
Menkes Terawan Sidak Pasar Tradisional, Temukan Pedagang yang Bandel
Ruang HCU Didesain Tanpa Toilet
Rumah Sakit Rujukan Minta Klaim BPJS Kesehatan Dipercepat
Polisi Gerebek Pengedar Temukan Sabu Dalam Kitab Suci
Sekda Surabaya Benarkan Adanya Surat Edaran Galang Dana
Sebanyak 146 Perawat Jatim Terpapar Covid 19
Duh!! Petugas Pembuat Pin Salah Input Data PPDB
Diduga Peras Kades, Ketua LSM Terjaring Operasi Tangkap Tangan Tim Saber Pungli
Gubernur Bagikan Partisi dan Masker Kepada Ojek Online
Gali Irigasi Sawah, Warga Pasuruan Temukan Tumpukan Batu Bata Kuno



Politik
Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
Selasa, 11-06-2019 | 01:09 wib
Reporter :
Jakarta pojokpitu.com  Mahkamah Konstitusi (MK) punya batasan waktu untuk menyelesaikan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2019. Tercatat, MK memiliki batas waktu 14 hari untuk menyelesaikan sidang sengketa Pilpres 2019.
Sebagai informasi, sidang PHPU untuk Pilpres 2019 di MK dimulai, Jumat (14/4) besok. Dengan batasan waktu, maka sidang sengketa Pilpres 2019 berakhir pada Jumat (28/6).

"Sebab, sidangnya memerlukan waktu yang sangat singkat, ya. Kan, 14 hari harus sudah selesai," kata Ketua MK Anwar Usman ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Mengacu batasan waktu itu, MK memfokuskan sidang PHPU untuk Pilpres 2019. Meski di sisi lain, MK juga menerima sidang PHPU untuk Pileg 2019. "Betul (mendahulukan Pilpres 2019), kalau Pileg, nanti," ucap dia.

Selain itu, MK juga memastikan seluruh hakim yang akan memimpin sidang PHPU untuk Pilpres 2019, dalam kondisi fit. Dengan begitu, batas waktu 14 hari sidang PHPU untuk Pilpres 2019, tidak akan terganggu.

"Jadi, kami harus segar bugar. Kalau persiapan khusus, terkait hal-hal yang regulasi dan sebagainya, sudah siap," ucap dia.

Sebelumnya pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak hasil perolehan suara Pilpres 2019. Pasangan calon nomor urut 02 itu resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam.

"Kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu 2019 untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan menyerahkan secara resmi. Dilengkapi dengan daftar alat bukti," ungkap ketua tim pengacara Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto saat menyerahkan dokumen gugatan pendaftaran ke MK, Jumat.(mg10/jpnn/end)
 




Berita Terkait

Politik
Alasan MK Lebih Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres
11-06-2019 | 01:09 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062