Ribuan Paket Sembako Dan APD Disalurkan Ke Ribuan Warga Terdampak Covid-19 di Jatim
Diduga Sumbu Terlalu Pendek, Perangkat Desa Terkapar Terkena Ledakan Petasan
Pemkot Surabaya Pastikan 1 Karyawan PDAM Surabaya Meninggal Terpapar covid 19
Jenazah Korban Ditemukan Dibawah Tumpukan Jerami Kandang Sapi
Terapi Plasma Konvaselen Diklaim Mampu Sembuhkan Pasien Positif Covid 19
New Normal: Cabor Basket dan Sepak Bola Disarankan Jangan Latihan Seperti Biasa
9 Hari, 8 Ribu Warga Dirapid Test, 1300 Orang Reaktif
Terealisasi 12 M, Pemkab Madiun Refocussing Anggaran Ratusan Milyar
Pulang Dari Surabaya, Karyawan Kedai Bakso Terkonfirmasi Positif Corona
Terseret Banjir Korban Ditemukan Nelayan di Tengah Laut Kondisi Membusuk
DPRD Bojonegoro Tetapkan 5 Raperda
Jelang New Normal, ASN Mulai Masuk Kantor
Perawat RSAL Ramelan Meninggal Akibat Positif Covid 19
Pemkab Gratiskan Rapid Test Santri yang Datang ke Ponpes
Pemkab Luncurkan Aplikasi Sibantu Guna Pantau Bantuan Covid-19



Peristiwa
Inspektorat Gandeng Kejaksaan Sosialisasikan Penggunaan DD ADD
Rabu, 12-06-2019 | 15:47 wib
Reporter : Khaerul Anwar
Malang pojokpitu.com  Penggunaan dana desa maupun anggaran dana desa yang besar ditingkat desa, sering kali menuai masalah. Terbukti banyak pengaduan masyarakat bahwa perangkat desanya melakukan penyalahgunaan ADD dan DD.
Untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut, inspektorat menggandeng tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan  desa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menggelar sosialisasi penggunaan ADD dan DD di Kecamatan Dampit.

Dalam acara sosialisasi tersebut, menghadirkan kepala desa maupun Pj kepala desa, sekertaris desa maupun bendahara desa wilayah Dampit. Untuk penerimaan DD dan ADD, sebanyak 11 desa di Kecamatan Dampit harus diawasi penggunaannya.

Menurut Menurut Moch Sonhadji, Inspektorat Kabupaten Malang, pihaknya sengaja menggandeng Kejari Kabupaten Malang untuk memberikan pemahaman penggunaan dana untuk pembangunan desa secara benar.

"Beberapa kepala desa sudah terjerat kasus korupsi atas penggunaan dana, maka untuk mencegah pelaku lebih banyak, kami perlu melakukan sosialisasi dari tim TP4D," kata Moch Sonhadji.

Rata-rata, kesalahan para Kades ini tergiur penggunaan dana dan berupaya untuk mark up pengeluaran. Maka Tim TP4D juga memberikan pemahaman kesalahan dalam pemakaian dana tersebut.

"Saat ini sudah 3 kepala desa yang terjerat kasus hukum dengan menyalahgunakan DD maupun ADD untuk kepentingan pribadi, dan bukan dipergunakan untuk masyarakat, serta kasusnya ditangani Kejari Kabupaten Malang," tambah Moch Sonhadji. (pul)




Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062