Hukum
KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK
Jum'at, 06-09-2019 | 10:28 wib
Reporter : Iman Pujiono
Ketua KPK Agus Raharjo, berharap Presiden Joko Widodo konsisten tidak melemahkan KPK dengan cara menolak revisi UU KPK. Foto Iman
Jakarta pojokpitu.com  Komisi Pemberantasan Korupsi, menolak hasil paripurna DPR tentang revisi undang undang KPK. KPK menilai, revisi UU KPK justru akan melemahkan kinerja.
Berita Video : KPK Tolak Paripurna Terkait Pelemahan KPK
Ketua KPK Agus Raharjo mengatakanan, revisi undang undang KPK nomor 30 tahun 2003, yang telah disetujui oleh anggota DPR RI melalui sidang paripurna, dapat melemahkan kinerja KPK. Maka lembaga anti rasuah diujung tanduk.

Ada 9 poin dalam revisi UU KPK yang melemahkan kinerja. Diantaranya, independensi, penyadapan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan kejaksaan agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

"Tidak hanya revisi UU KPK, DPR juga sedang menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi," kata Agus.

KPK berharap, upaya pemberantasan korupsi tetap diperkuat, agar kinerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berdampak.

Perlu diketahui, sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, telah menangani 1064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang.

Jumlah OTT sebanyak 123 kali, jumlah tersangka dari OTT 432 orang, terdiri dari anggota DPR, DPRD 255 perkara, kepala daerah 30 perkara, pimpinan partai politik 6 perkara, kepala lembaga atau kementerian 27 perkara. (pul/vd:yan)


Berita Terkait

Politik
Paripurna Terakhir Sebagai Ajang Pamitan Anggota Dewan yangg...selanjutnya
29-08-2019 | 18:00 wib

Metropolis
Satu Tahun Tidak Hadiri Paripurna, Pasca Sakit Walikota Hadi...selanjutnya
11-07-2019 | 19:43 wib

Politik
Banyak Belum Datang, Rapat Paripurna Molor 2 Jam
05-07-2019 | 16:34 wib

Politik
Ironis, Rapat Paripurna Lebih Separuh Anggota Dewan Tidak Ha...selanjutnya
20-06-2019 | 12:38 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062