Pilkada
PNS Harus Mundur Bila Maju Kepala Daerah
Rabu, 11-09-2019 | 17:36 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim.
Surabaya pojokpitu.com  Bawaslu Jawa Timur meminta PNS yang maju dalam pilkada serentak di tahun 2020 nanti, untuk mengundurkan diri setelah resmi mendaftarkan diri di KPU. Bawaslu juga meminta aparatur sipil negara untuk netral. Hal tersebut diungkapkan anggota Bawaslu usai bertemu dengan Gubernur Jatim di Gedung Grahadi Surabaya.
Bawaslu Jawa Timur masih terkendala dengan anggaran untuk proses tahapan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada 2020 di 19 kabupaten kota di Jatim. Saat ini, masih ada beberapa kabupaten kota yang anggaran untuk pengawasan belum ada, sehingga belum bisa berkerja.

Melihat kondisi itu, Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim, bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Grahadi Surabaya (11/9). Gubernur Jawa Timur sendiri akan segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk anggaran Bawaslu.

"Kami menyampaikan kepada Gubernur bahwa PNS yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak nanti, untuk mengudurkan diri dan tidak memanfaatkan program pemerintah untuk menaikan popularitas," tutur Aang Kunaifi

Bawaslu juga meminta PNS untuk netral dalam pilkada serentak nanti. Bawaslu mengaku siap menyongsong pilkada serentak di tahun 2020 nanti.(end)





Berita Terkait

Metropolis
Calon Kepala Daerah Diminta Buat Program Perlindungan Anak
12-12-2016 | 18:50 wib

Pilkada
PDIP Keluarkan 6 Rekom Calon Kepala Daerah di Jatim
04-07-2015 | 19:22 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062