RSUD Tongas Khusus Untuk Pasien Covid 19 Resmi Bisa Digunakan
Gedung DPRD Jatim Diusulkan Menjadi Rumah Sakit Darurat Khusus Pasien Covid-19
Pembagian Makan Gratis Abaikan Physical Distancing
Polisi Bubarkan Sabung Ayam dan Keramaian Warga
Kesal Tak Dibelikan, Dua Gadis di Pasuruan Nekad Mencuri Motor
Gara-Gara Uang 10 Juta, Pengacara Diadili
Petugas Amankan, Puluhan Remaja yang Bandel Ditengah Wabah Corona
Pelatihan di Surabaya, Petugas Medis Positif Covid-19
Diduga Kena Semprot Desinfektan, Mata Kiri Karyawan Swasta Rabun Sebelah
Ditlantas Polda Jatim Laksanakan Ops Keselamatn Semeru Gantikan Ops Simpati
Kasus Positif Covid 19 di Jatim Menjadi 189 Orang
11 Hari Diisolasi, PDP Covid-19 di Tuban Meninggal Dunia
Jaksa Lawan Vonis Bebas Amblesnya Jalan Gubeng
Akibat Wabah Covid-19, Pilkada 2020 di Kabupaten Sumenep Terpaksa Ditunda
DPRD Beri Bantuan APD Untuk Tenaga Medis RSUD dr Soeroto



Peristiwa
DPR dan Pemerintah Kompak Sahkan RUU KPK
Selasa, 17-09-2019 | 15:38 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com  Gelombang penolakan terkait RUU KPK yang begitu kuat ternyata tidak didengar oleh DPR dan Pemerintah. Selasa (17/9) ini DPR RI mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang KPK yang pembahasanya terkesan cepat dan diam-diam.
Meski mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi bahkan dari KPK sendiri. Revisi UU KPK nomer 30 tahun 2002 baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI,  pada Selasa yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan dihadiri oleh Menteri Humkum dan HAM Yasona Laoly dan Menpan Rb Syafrudin.

Berdasarkan pantauan di lapangan,  rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota dewan.

Dalam pengesahan kali ini diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh dan 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal dewan pengawas.

Pembahasan revisi UU KPK sejak resmi jadi usul inisiatif dpr hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya 13 hari. DPR sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019.

Sebelumnya diberitakan revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi,  koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. 

Namun DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya kini disahkan. (yos)


Berita Terkait

Metropolis
Arak Pocong KPK Keliling Kampus, Mahasiswa Desak UU KPK Dica...selanjutnya
20-09-2019 | 18:44 wib

Malang Raya
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Tolak Pengesahan RUU KPK
18-09-2019 | 23:16 wib

Peristiwa
DPR dan Pemerintah Kompak Sahkan RUU KPK
17-09-2019 | 15:38 wib

Peristiwa
Aksi Mahasiswa Tulungagung Dukung KPK
17-09-2019 | 15:01 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062