Citizen Journalism
Ajukan PK, Ajakan Islah Pihak NW Zainul Majdi Dianggap Pencitraan
Selasa, 24-09-2019 | 17:43 wib
Reporter : H. Hasfen
Mataram pojokpitu.com   Setelah Kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang dipimpin Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani, mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempertanyakan dasar keluarnya SK Kemenkumham atas nama H Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Dewan Tanfiziyah (Pengurus Besar) Nahdlatul Wathan, tiba-tiba pihak Zainul Majdi meminta untuk Islah dan Muktamar bersama.
Namun di tengah ajakan Islah yang dilontarkan, mereka malah melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Nahdlatul Wathan bentukan Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang didirikan 1960 silam yang harus ditandatangani Ummuna Hj St Raihanun Zainuddin Abdul Madjid.

"Ini maunya apa sih. Ngomong aja Islah tapi gugatan terus dilakukan, sama arti bohong," kata Sekretaris PW Pemuda NW NTB M Fihiruddin di Mataram, Selasa (24/09/2019).

Menurut Fihir, pihak NW Zainul Majdi, di permukaan seolah terlihat tidak mau ribut karena ingin islah dan damai, tapi di belakang terus berbuat ulah seperti melakukan merongrong keberadaan kepengurusan NW yang sah, termasuk PK ini.

"Tolonglah jangan seperti ini karena masyarakat sudah faham soal hukum. Jangan korbankan masyarakat awam karena syahwat ingin berkuasa," tandasnya.

Fihir juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang tidak tahu asal muasal masalah agar bisa menahan diri, jangan berkomentar yang tidak ada dasarnya. "Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Kayak bunyi pepatah orang, melempar batu sembunyi tangan. Ini perilaku jelek," pungkasnya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW yang juga Penasehat Hukum NW, Muhammad Ihwan SH yang didampingi Wakil Sekjend PBNW Syamsu Rijal SH., mengungkapkan soal sengketa NW, baik masalah di Kemenkumham ataupun perdatanya ini sudah clear dan inkrach, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Ihwan membeberkan perjalanan sengketa NW di pengadilan yang dimulai dengan adanya oknum yang membuat akte notaris pendirian baru perkumpulan NW pada tahun 2014 dengan notaris Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, yang dibuat H Muhammad Zainul Majdi, padahal organisasi NW sudah punya akte notaris dan sudah di daftarkan dan berbadan di Kementerian Kehakiman RI tahun 1960.
Terlebih lagi telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Putusan tersebut merupakan putusan sengketa Hak Keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan antara Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956, Berbadan Hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 90, tanggal 8 November 1960 melawan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Pimpinan M. Zainul Majdi," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, putusan MA pada tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap telah membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, di mana di dalam susunan organisasi Ketua Umum dijabat oleh Zainul Majdi.

"Bagaimana mungkin Kemenkumham menerbitkan SK Pengesahan Pengurus Nahdlatul Wathan dengan Ketua Dewan Tanfidziah (Ketua Umum PBNW) atas M. Zainul Majdi, padahal Majdi bukan siapa-siapa dalam perkumpulan NW ini," katanya.
Kemudian lanjut Ihwan, anehnya lagi kalau pihak Zainul Majdi menang lalu kenapa mereka mengajukan PK.

"Tapi ini aneh, kok katanya dia menang tapi mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang dilayangkan pada tanggal 18 September 2019 lalu, ini kan lucu dan ajaib sekali modelnya. Ada orang menang di pengadilan tapi dia sendiri yang mengajukan PK. Tidak masuk akal," ungkapnya

Kaitan dengan islah, bahwa islah harus diakui adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh jamaah, tetapi harus dipahami bahwa secara organisasi, NW harus hanya ada satu dengan kepengurusan yang satu, tidak boleh ada dua, organisasi dan kepengurusan NW. NW haruslah yang berbadan Hukum tahun 1960, serta kepengurusan Muktamar X praya thn 1998 besrta muktamar turunannya, karena itulah keabsahan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah Inkraht.

"Jadi konsep islah menggabungkan dua NW menjadi satu itu adalah konsep yang keliru, di samping melawan AD/ART NW juga melawan putusan pengadilan. Yang lebih parah lagi adalah melawan wasiat Pendiri NW yang mengatakan, PBNW bukan nya dua bukan nya telu. Menggabungkan dua NW bentuk wujud mengakui NW lebih dari satu. Solusi terbaik bagi NW adalah meletakkan semuanya kembali diatas relnya, baik rel hukum dan peraturan maupun AD/ART serta wasiat Pendiri," katanya.

"Kongkritnya, suka tidak suka, mau tidak mau harus diakui Perkumpulan NW yang berbadan Hukum tahun 1960 yang didirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, serta Muktamar turunan yang telah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Maka islah tentu akan terjadi tanpa harus direkayasa," pungkasnya. (end)




Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062