Menuju New Normal, Polwan Blitar Sisir Tempat Keramaian
Produsen Rokok Terdampak Pandemi Covid-19, Produksi Turun 40 Persen
Penerapan New Normal Bidang Industri di Jatim
PPDB Online, Baru 4 SMPN Penuhi Pagu Pendaftar Siswa
Tahun Ajaran Baru Mulai 13 Juli 2020
Sebanyak 200 Orang Warga Rungkut Ikut Tes Swab Dengan Mobile PCR BNPB
98 Persen Perawat Klaster TKHI di Asrama Haji Sembuh
Pemkab Fungsikan Kampus Stikes Jadi Ruang Isolasi
Dokter di Surabaya Meninggal Dunia Berstatus PDP
Kebutuhan Padi di Jatim Masih Surplus, Hanya Kedelai yang Kekurangan
Sejak Pandemi Covid 19, Angka Ibu Hamil di Jatim Meningkat Tajam
Suami Pasien Nomor 4 Terkonfirmasi Positif Covid 19
Hantam Truck, Pelajar SMP Terseret Hingga Tewas
Warga Ponorogo Masih Bandel Terbangkan Balon Tanpa Awak
Warga Saudi Tak Kuasa Menahan Air Mata saat Masjid Kembali Dibuka



Metropolis
Fraksi PKB Usulkan Raperda Pondok Pesantren
Kamis, 10-10-2019 | 18:38 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya mengusulkan rancangan peraturan daerah, raperda inisiatif pondok pesantren pada Prolegda 2020. Usulan raperda ini menjadi kado indah di Hari Santri Nasional 2019 yang diberikan oleh FPKB kepada masyarakat Kota Surabaya.
Anggota Fraksi PKB Camelia Habiba menyampaikan, raperda ini sebagai tidak lanjut setelah Undang - Undang Pesantren disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

"Raperda ini akan membahas beberapa persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status dan diakuinya pendidikan di pondok pesantren seperti pendidikan formal lainya. Selama ini ijazahnya pondok pesantren seolah - olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan. Padahal dengan dikeluarkannya undang - undang terbaru tentang pesantren maka ijazah pondok pesantren memiliki derajat yang sama dengan sekolah formal lainya," ujar politisi yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

Habiba mengatakan dengan adanya perda ini nanti, pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah swasta seperti yang dilakukan selama ini. "Kalau selama ini hanya santrinya saja yang mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS). Maka, ke depan pondok pesantren diusulkan juga bisa menerima bantuan. Hal ini sama dengan lembaga pendidikan lainya, yang  sekolahnya atau lembaganya bisa menerima bantuan dari pemerintah," ungkapnya.

Perda ini harus ada, kata habiba, karena kalau tidak ada payung hukumnya, maka pondok pesantren tidak akan bisa menikmati kebijakan - kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.  "Perda ini juga sebagai payung hukum agar pondok pesantren bisa menerima bantuan," jelasnya.

Habiba menambahkan, DPRD memiliki jatah enam raperda inisiatif setiap tahun, dan raperda inisiatif pondok pesantren ini akan dititipkan kepada kader PKB yang duduk di Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya.

"Pada akhir Oktober ini, kami akan mengundang stake holder, Depag, kyai dan tokoh pondok pesantren di Surabaya untuk meminta masukan terkait isi dari raperda tersebut," pungkasnya.(end)


Berita Terkait



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062