Hukum
Syamsul Arifin, PNS Kasus Rasisme Papua Dituntut 8 Bulan
Selasa, 21-01-2020 | 11:31 wib
Reporter : Fakhrurrozi
Surabaya pojokpitu.com  Syamsul Arifin, PNS Satpol PP di Kecamatan Tambaksari yang terlibat kerusuhan di asrama mahasiswa Papua, dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya.
Dalam surat tuntutannya, jaksa M. Nizar dari Kejati Jatim menyatakan, terdakwa Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan berkata rasisme di asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan. Perbuatan PNS Satpol PP di Kecamatan Tambaksari itu jelas melanggar pasal 16 Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Perbuatan terdakwa telah melukai masyarakat Papua khususnya yang tinggal di Surabaya. Atas pertimbangan tersebut, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana hukuman selama 8 bulan kepada terdakwa, Syamsul Arifin.

Sementara itu, terdakwa Andrya Andriansyah, youtuber yang mengunggah video kerusuhan Papua tanpa melihat fakta yang sebenarnya dituntut 12 bulan penjara. Perbuatan terdakwa Andry yang juga guru di Jawa Tengah ini terbukti melanggar pasal 45 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika.

Sekedar diketahui, terdakwa Syamsul Arifin yang merupakan anggota Satpol PP di Kecamatan Tambaksari ini diadili karena diduga melakukan rasisme dengan mengatakan monyet saat peristiwa kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan, Jumat 16 Agustus 2019. (pul)


Berita Terkait

Peristiwa
Pengurangan Atlit Masih Menunggu PP Keluar Dari Presiden
24-01-2020 | 02:08 wib

Peristiwa
Jatim Siap Menjadi Tuan Rumah Pendamping Pon
23-01-2020 | 23:17 wib

Olah Raga
DPD RI Surati Presiden Terkait Nasib 13 Cabor Yang Gagal Dil...selanjutnya
21-01-2020 | 16:54 wib

Hukum
Syamsul Arifin, PNS Kasus Rasisme Papua Dituntut 8 Bulan
21-01-2020 | 11:31 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062