Dinsos Jatim Datangi Keluarga Korban Pembunuhan Bocah 5 Tahun
Obat dan Vaksin Covid-19 Racikan Unair Masuk Tahap Uji Klinis
18 PAC PKB Sepakat Usung Cabup Dan Cawabup Dari Kader Internal
Sebanyak 664 Warga Sidoarjo Sembuh dari Covid 19
Saat Ini Baru Ada 9 Daerah Yang Rekomnya Sudah Turun Dari DPP PDIP
Kecelakaan Beruntun Satu Orang Luka Parah
Tim Gugus Penanggulangan Covid Lamongan Tak Akan Tutup Puskesmas Mantup
100 Dokter Alumni Gontor Ikut Partisipasi Penanganan Covid 19
Polisi Lacak Pelaku Tawuran Di Jam Malam Covid 19
Kesal Dengan Sikap Camat, Ratusan Petani Palawija dan Tambak Datangi Balai Desa
Panen, Petani Tebu Keluhkan Harga Gula Anjlok
Pasokan Bahan Baku Gula Terhambat, Buruh Pabrik Wadul Komisi B DPRD Jatim
Puluhan Santri Gontor Reaktif dan Diisolasi
Modus Baru, Bawa Mobil Pribadi Curi Kayu Sonokeling
KPU Kabupaten Malang : Soal Penyelenggaraan Pilkada Ada 3 Opsi



Peristiwa
KPK Imbau Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi THR
Jum'at, 15-05-2020 | 17:30 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak meminta dana hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pihak lain. Perbuatan tersebut dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Imbauan itu termuat dalam Surat Edaran nomor 14 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, tentang pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya.
 
"Dalam imbauan ini, KPK merekomendasikan tiga hal yang termuat dalam surat edaran, yakni meminta kepada setiap pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi,
menolak gratifikasi yang berhubungan jabatan dan meminta kepada pimpinan asosiasi atau perusahaan agar menginstruksikan kepada jajaran di masing-masing perusahaan tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Ipi Maryati, Plt Jubir KPK Pencegahan.
 
Lebih lanjut, Ipi mengatakan, pihaknya mengimbau agar gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bantuan sosial dan harusi diwajib dilaporkan kepada KPK di Direktorat Gratifikasi.(end)




Berita Terkait

Hukum
Empat Anggota DPRD Kota Malang Akui Terima Uang Gratifikasi ...selanjutnya
10-10-2018 | 19:00 wib

Peristiwa
Kasus Gratifikasi Bupati Mojokerto, KPK Lakukan Pemeriksaan ...selanjutnya
04-05-2018 | 16:57 wib

Peristiwa
BK DPRD Sidoarjo Akan Segera Panggil Imam Supii, Tersangka G...selanjutnya
15-11-2017 | 18:41 wib

Peristiwa
Anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDIP Ditetapkan Tersangka ...selanjutnya
10-11-2017 | 16:55 wib



Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami
| Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber

©2014 Pojok Pitu Jln. A.Yani 88 Surabaya Telp. (031)-8202012 Fax. (031)-8250062